JAKARTA, iNewsKutai.id - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023) malam. Penangkapan ini terkait kasus suap pengadaan jasa umrah.
Adil juga diduga terlibat pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP). Bupati Meranti diduga telah memotong uang tersebut kisaran 5 sampai 10 persen.
"Suap pengadaan jasa umrah, itu yang tercapture awal selanjutnya kami kembangkan. Ada juga pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP). Dipotong 5-10 persen," jelas Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dilansir iNews.id, Jumat (7/4/2023).
Sebelum ditangkap KPK, Adil sempat bikin heboh dan menuai sorotan. Penyebabnya, dia mengancam akan bergabung dengan Malaysia setelah berseteru dengan Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil Migas, pada Desember 2022 lalu.
Lalu, bagaimana perjalanan karir M Adil menjadi bupati hingga ditangkap KPK?
Profil Bupati Kepulauan Meranti M Adil
M Adil diketahui sudah kenyang pengalaman di dunia politik. Politikus asal Riau kelahiran 18 April 1972 itu ternyata sering pindah partai.
Di awal karirnya, Adil merupakan politisi Partai Hanura. Setelah itu, dia kemudian menyeberang ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pria yang baru dua tahun menjabat sebagai bupati Kepulauan Meranti itu pindah gerbong ke PDI Perjuangan pada 2021 lalu.
Saat ini, dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024. Sebelum menduduki kursi orang nomor satu, M Adil mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Bengkali pada 2009.
Karirnya kian moncer hingga terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2009-2014. Pada pemilu 2014, dia naik kelas menjadi anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode yakni 2014-2018 dan 2019-2020.
Hanya setahun menjadi anggota DPRD, Adil kemudian memilih bertarung di Pilkada 2020 dan berhasil menduduki jabatan Bupati Kepulauan Meranti berpasangan dengan AKBP (Purn) Asmar. Dia memenangkan Pilkada 2020 dengan meraih suara sebanyak 37.116 dan unggul di 9 kecamatan.
Posisi bupati di daerah kaya sumber daya alam khususnya migas membuat Adil cukup vokal. Hal itu terlihat pada Desember lalu dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
Dia menyebut pegawai Kemenku sebagai iblis gegara DBH Migas yang dinilai tidak adil. Menurutnya, saat itu Pemkab Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit," katanya, Kamis (8/12/2022) lalu.
Kemudian dalam pembahasan APBD 2023 sesuai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel. "Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp700 juta?" tanya dia lagi.
Karena itu, Adil mengancam akan bergabung ke Malaysia.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
