TENGGARONG, iNewsKutai.id - Intentisitas kecelakaan air dalam sepekan terakhir di Kutai Kartanegara mengundang keprihatinan wakil bupati Rendi Solihin. Dia menyebut jika kecelakaan air di Sungai Mahakam seharusnya bisa dicegah.
Kecelakaan air di Sungai Mahakam menjadi kabar kurang mengenakkan dalam beberapa hari terakhir. Nyaris seluruh kejadian menelan korban jiwa. Penyebabnya mulai dari jatuh ke sungai, ketinting tenggelam, mati mesin hingga diduga diterkam buaya.
Terbaru, kapal ketinting yang ditumpangi empat orang tenggelam di Desa Separi Tenggarong Seberang. Akibatnya, satu orang ABK ditemukan tewas. Peristiwa serupa juga terjadi di Sangasanga.
Untuk meminimalisir kejadian serupa, Rendi Solihin meminta Dinas Perhubungan membuat standar keselamatan pelayaran. Masyarakat yang menggunakan alat transportasi kapal untuk beraktifitas diwajibkan menggunakan pelampung.
"Saya minta Dinas Perhubungan Kukar memberikan bantuan pelampung untuk masyarakat pengguna transportasi sungai. Kita harapkan bantuan pelampung ini bisa meminimalisir kecelakaan sungai," katanya dikutip Sabtu (8/7/2023).
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara Junaidi menjelaskan jika keamanan dan keselamatan pelayaran, menurut Junaidi hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI melalui KSOP dan BPTD. Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara hanya bisa melakukan beberapa langkah pengawasan terhadap transportasi sungai antar desa ke desa di Kukar.
"Kami tempatkan petugas di beberapa tempat untuk mengimbau keselamatan transportasi sungai. Dishub juga sudah memasang imbauan keselamatan pelayaran di dermaga yang ada," kata Junaidi.
Meski tidak punya kewenangan, namun Dinas Perhubungan Kukar tak tinggal diam. Mereka telah mendata masyarakat yang memiliki usaha pelayaran rakyat. Selain itu, Dinas Perhubungan Kukar juga memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi keamanan dan keselamatan, serta proses perizinan legalitas usaha transportasi sungai.
"Setelah sosialisasi, Dishub memfasilitasi warga untuk memenuhi persyaratan dengan mengundang BPTD untuk mengeluarkan sertifikasi kapal," jelasnya.
Junaidi mengimbau, pengusaha pelayaran rakyat yang menggunakan jalur sungai wajib memperhatikan keselamatan para pengguna. Mengingat, aktifitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memilih menggunakan jalur sungai cukup tinggi.
"Pengusaha harus memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna. Warga juga harus hati-hati, lihat kelayakan kapal sebelum menyebrang," ujarnya.
Selain itu pihaknya telah mengalokasi anggaran pengadaan pelampung untuk dibagikan kepada masyarakat yang bermukim di bantaran Sungai Mahakam.
Sebanyak 500 unit pelampung diusulkan dalam APBD Perubahan 2023. Ratusan unit pelampung tersebut diperuntukkan bagi pengelola jasa transportasi sungai dan pengelola wisata air di Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kita harap bukan hanya dari Dishub, tapi sebisa mungkin pihak swasta dan stakeholder lain ikut memberikan bantuan bagi warga," pungkasnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
