Berau, iNewsKutai.id – Kabupaten Berau di Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang tengah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Selain memiliki garis pesisir yang luas, kabupaten ini juga berhadapan dengan persoalan tumpang tindih tata ruang yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan kawasan mangrove.
Dalam kegiatan Media Visit dan Lingkar Temu Pengelolaan Mangrove Lestari yang diselenggarakan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kaltim, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Berau Pantai, Hamzah, menjelaskan bahwa kondisi ekologis Berau yang beragam justru membuat ancamannya semakin kompleks.
“Di Berau ini semua ada: hutan alam, pesisir, pulau, mangrove. Tapi itu juga berarti ancamannya lengkap. Banyak yang tidak sinkron antara kondisi lapangan dan tata ruang,” kata Hamzah.
Salah satu problem utama adalah masuknya kawasan mangrove ke dalam zonasi yang tidak sesuai, seperti pertanian, HPH, atau HTI. Menurut Hamzah, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan lokasi yang secara ekologis merupakan mangrove, namun tercatat berbeda di dokumen tata ruang.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Untuk menekan risiko tersebut, KPH Berau memulai upaya mitigasi dari tingkat desa.
Desa-desa dengan kawasan strategis dibantu untuk memetakan ulang aset ekologis mereka, termasuk menentukan batas permukiman, kebun, pertanian, serta ruang lindung mangrove. Upaya ini disebut sebagai fondasi untuk mengurangi potensi konflik.
“Kuncinya harus selesai di desa dulu. Kalau pemetaannya jelas, potensi konflik bisa ditekan,” ujar Hamzah.
Kampung Dumaring menjadi salah satu contoh keberhasilan penataan ruang berbasis kondisi ekologis.
Untuk mencegah kawasan bernilai ekologis menjadi wilayah terbuka atau open access, Berau menerapkan tiga pendekatan pengelolaan: Perhutanan Sosial untuk wilayah hutan, Kemitraan Konservasi untuk pesisir dan pulau-pulau, serta Inisiatif Lokal Kampung untuk wilayah APL (Area Penggunaan Lain).
“Semua harus punya lembaga pengelola. Di-eskakan kepala kampung, lalu diusulkan ke bupati, dan kita desain bersama pengelolaannya,” kata Hamzah.
Salah satu langkah penting dalam mitigasi adalah kerja sama dengan perusahaan sawit. Sejumlah perusahaan sawit di Berau memiliki kewajiban kompensasi lingkungan agar dapat memenuhi standar RSPO. Skema ini dimanfaatkan untuk restorasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar kebun.
“Kerja sama itu bukan berarti mereka boleh ekspansi lagi. Batas ruang sudah ditetapkan desa dan kabupaten. Bahkan diperkuat Perda Mangrove,” tegasnya.
Meski demikian, tantangan lain muncul dari kapasitas lembaga pengelola di tingkat kampung. Karena itu, penguatan organisasi menjadi bagian utama pendampingan, yang dilakukan bersama NGO, akademisi, dan KPH.
Setiap kawasan pengelolaan juga memiliki roadmap mencakup target rehabilitasi lima tahun, pengembangan ekonomi, dan indikator keberhasilan. Hamzah menilai pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi yang terukur dan tidak berhenti pada diskusi.
“Tanpa matriks, tanpa anggaran, itu cuma diskusi. Kita tidak mau sekadar wacana,” katanya.
Ia menambahkan bahwa persoalan mangrove bukan hanya terkait aturan, tetapi juga penyamaan persepsi antar pihak. Menurutnya, kerusakan mangrove menimbulkan risiko besar bagi ekosistem dan masyarakat, sementara pengelolaan yang baik memberikan manfaat jangka panjang.
Berau, kata Hamzah, kini bergerak menuju pendekatan mitigasi terintegrasi dimulai dari desa, diperkuat oleh kebijakan kabupaten, dan didukung kolaborasi multipihak. Upaya ini diharapkan dapat menjaga mangrove tetap lestari di tengah tekanan pembangunan dan perubahan tata ruang.
Editor : Dzulfikar
