Banyak Usulan Pembangunan Desa Belum Tentu Terbiayai, Kukar Dahulukan Layanan Dasar

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Kebutuhan pembangunan di desa-desa Kutai Kartanegara (Kukar) terus masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Mulai dari jalan penghubung, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan hingga infrastruktur ekonomi, masyarakat memiliki ruang untuk mengusulkan pembangunan melalui mekanisme perencanaan berjenjang.

Namun, masuknya usulan dalam sistem perencanaan tidak otomatis membuat pembangunan dapat direalisasikan. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah memaksa pemerintah menentukan prioritas di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat.

Baca Juga

Bayi Perempuan Ditinggalkan di Depan Toko di Samboja Barat, Polisi Buru Dua Orang Misterius

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna, mengatakan usulan masyarakat menjadi salah satu unsur dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Usulan tersebut dihimpun melalui mekanisme bottom up, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Perencanaan itu ada yang bottom up, ada yang top down, ada yang demokratik, ada yang politik,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga

Petani Tenggarong Seberang Diingatkan Waspadai Pupuk Palsu, Ini Risikonya bagi Hasil Panen

Menurut Syarifah, setiap kepala desa memiliki akses untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui sistem tersebut. Dengan mekanisme ini, kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program daerah.

Meski demikian, persoalan muncul ketika jumlah kebutuhan yang diajukan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Pemerintah harus memilah usulan berdasarkan tingkat urgensi dan kontribusinya terhadap pelayanan masyarakat.

Salah satu pertimbangan utama yang digunakan adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Aulia Rahman Basri: AI Boleh Canggih, Guru Tetap Menentukan Arah Pendidikan

“Kalau prioritas itu sebenarnya kita memperhatikan kepada salah satunya yang paling penting adalah layanan SPM,” kata Syarifah.

Pertimbangan tersebut membuat pembangunan infrastruktur tidak semata-mata dilihat sebagai proyek fisik. Jalan, misalnya, dapat menjadi kebutuhan mendasar ketika berkaitan dengan akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, maupun pusat kegiatan ekonomi.

“Kalau di pendidikan, dia juga mendukung akses jalan ke pendidikan, akses jalan ke sekolah,” ujarnya.

Baca Juga

Kukar Target Tiga Besar Porprov Korpri Kaltim 2026, Atlet ASN Jalani Latihan Intensif

Infrastruktur juga memiliki keterkaitan dengan pengembangan sektor lain, termasuk pertanian, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penentuan prioritas pembangunan perlu mempertimbangkan manfaat lintas sektor.

Di tengah keterbatasan APBD, Bappeda juga melihat peluang pembiayaan dari luar anggaran daerah. Sejumlah sumber yang dapat dimanfaatkan antara lain tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, dana desa dari pemerintah pusat, hingga APBN.

“Namun kita bisa menggali sumber pembiayaan lain, misalnya dari CSR, kemudian juga dari alokasi dana desa, atau dana desa yang dari pusat, atau kita bisa lewat APBN,” jelasnya.

Baca Juga

Subsidi Energi 2027 Menyusut, Aulia Siapkan Benteng Daya Beli Warga Kukar

Bagi masyarakat desa, persoalan pembangunan bukan hanya seberapa banyak usulan yang dapat disampaikan, tetapi juga bagaimana kebutuhan tersebut memperoleh kepastian realisasi.

Syarifah menegaskan, perencanaan menjadi dasar untuk memetakan kebutuhan masyarakat sebelum menentukan sumber pembiayaan dan skala prioritas.

“Yang penting kita punya proses perencanaannya. Jadi perencanaannya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” katanya.

Dengan demikian, tantangan pembangunan Kukar tidak berhenti pada menghimpun usulan dari desa. Pemerintah juga dituntut memastikan prioritas anggaran benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat, terutama wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik.

Editor: Dzulfikar