JAKARTA, iNewsKutai.id - Kabar kurang menyenangkan dibawa Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan dari kunjungannya ke China. Beijing ngotot mendesak pemerintah membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN.
Menko Luhut menjelaskan, Pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait tingkat suku bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB). Saat ini, tingkat suku bunga pinjaman yang disepakati sebesar 3,4%
Total nilai pinjaman untuk biaya pembengkakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri mencapai USD560 juta atau Rp8,34 triliun dengan asumsi kurs Rp14.900 per dolar.
China dan Indonesia, kata Luhut, telah menyepakati cost overrun sebesar USD1,2 miliar. Namun, untuk skema pembayaran atau penjaminan utang masih dalam proses negosiasi.
Menurutnya, CDB meminta pembayaran utang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah Indonesia menginginkan pembayaran melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII.
Alasannya, pembayaran cicilan lewat APBN akan memakan waktu lebih panjang.
"Masih ada masalah psikologis karena mereka maunya dari APBN. Tapi kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat Pemerintah Indonesia sejak 2018. Tapi kalo mau tetap APBN ya dia akan mengalami panjang dan itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," kata Luhut dikutip dari SINDONews, Selasa (11/4/2023).
Nantinya struktur pinjaman tersebut akan dialirkan ke PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang kemudian menyetorkannya ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai operator kereta cepat.
Luhut menargetkan kesepakatan tersebut akan rampung pada pekan depan. Luhut pun memastikan Indonesia sanggup membayar utang pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Nggak ada masalah. Kok ragu dengan negara kita. Jangan under estimate, negara kita semakin baik lho. Kamu lihat penerimaan pajak kita naik 48,6% karena Indonesia ini banyak batu bara segala macam tadi. Kita gak sadar keuangan kita dengan hilirisasi itu," pungkasnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
