JAKARTA , iNewsKutai.id - Muhammadiyah mengusulkan agar sidang isbat yang rutin digelar untuk menetapkan awal Ramadhan dihapus. Alasannya, untuk menghemat keuangan negara.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyatakan, saat ini keuangan negara sedang tidak baik-baik saja sehingga dibutuhkan penghematan. Salah satunya dengan menghapus sidang isbat yang menelan anggaran tidak sedikit.
"Dengan tidak diadakan sidang isbat, lebih menghemat anggaran negara yang secara keuangan sedang tidak baik-baik saja," jelas Abdul dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).
Abdul Mu'ti mengatakan, untuk mencari titik temu penetapan awal Ramadhan, pemerintah bisa menggunakan hasil kesepakatan Menteri Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS).
Kesepakatan yang diterapkan sejak penetapan awal Ramadhan 2022 itu yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat.
Dia mengatakan, dengan MABIMS tersebut, seharusnya sudah dapat diprediksi dengan jelas kapan awal Ramadhan.
"Pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, di mana salah satu syarat adalah posisi hilal 4 derajat di atas ufuk. Pada saat awal Ramadhan, posisi hilal di bawah 1 derajat dan pada saat akhir Ramadhan posisi jauh di atas 6 derajat," ujarnya.
Sekadar diketahui, Kementerian Agama menjadwalkan sidang isbat penetapan 1 Ramadhan 1445 H pada Minggu 10 Maret 2024. Kemenag akan melakukan pemantauan hilal secara langsung di ratusan titik di Indonesia.
Di sisi lain, Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret 2024, dan Idulfitri 1 Syawal 1445 H pada 10 April 2024. Keputusan penetapan itu dilakukan dengan menggunakan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki.
Sementara Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) memprediksi awal Ramadan 1445 H/2024 M bertepatan dengan 12 Maret 2024.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
