ANKARA, iNewsKutai.id - Isu kudeta kembali mengguncang Turki setelah terakhir kali terjadi pada 2016 lalu. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang tak mau kecolongan lagi langsung menggelar rapat darurat dengan kepala intelijen dan kementerian kehakiman.
Peringatan kudeta itu disampaikan anggota partai pimpinan Erdogan, Devlet Bahceli. Dia menyebut, upaya kudeta sedang dipersiapkan oleh lembaga penegak hukum.
Sputnik dalam laporannya menyebut, upaya kudeta merupakan imbas pemecatan sejumlah petugas kepolisian pada direktorat keamanan Ankara lantaran diduga berhubungan dengan organisasi kriminal Ayhan Bora Kaplan.
Bahceli menyatakan, upaya itu merupakan konspirasi melawan pemerintah, dan penangguhan beberapa petugas polisi saja tidak dapat dihindari. Saat berpidato di pertemuan partai di Parlemen, dia telah memperingatkan kemungkinan terulangnya upaya kudeta tahun 2016 di Turki.
Erdogan merespons dengan mengadakan pertemuan darurat semalam dengan Menteri Kehakiman Yilmaz Tunc dan Direktur Organisasi Intelijen Nasional Ibrahim Kalin di kediamannya.
Koresponden Sputnik melaporkan jika warga Turki secara aktif mengunggah pesan-pesan yang mendukung Erdogan di platform media sosial X dengan tanda pagar (tagar) #DevletimizinYanındayız, yang diterjemahkan sebagai "kami mendukung negara kami”, dan gambar presiden Turki dengan kata-kata dukungan dan kutipan.
Erdogan dalam pernyataannya Rabu mengatakan jika pihak berwenang Turki sudah tahu siapa dalang di balik kemungkinan kudeta.
“Mereka yang ingin membayar utangnya kepada FETO (organisasi pimpinan ulama Fethullah Gulen yang ditetapkan sebagai teroris oleh Turki) tidak pernah tinggal diam. Kami tahu apa yang dicapai oleh mereka yang ingin memecah belah masyarakat," tegas Erdogan dalam pertemuan Parlemen.
Dalam kudeta gagal pada 2016 lalu, pemerintah Turki menuduh organisasi FETO pimpinan ulama Fethullah Gulen bertanggung jawab. Tidak kurang dari 80.000 orang telah ditangkap dan sekitar 150.000 pegawai negeri dan personel militer telah dipecat.
Gulen yang mengasingkan diri di Amerika Serikat (AS) sejak 1999, menolak tuduhan tersebut dan mengutuk upaya kudeta.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
