TENGGARONG, iNewsKutai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai membuka pintu bagi investor swasta untuk mengembangkan Pulau Kumala. Langkah ini ditempuh di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang membuat penataan destinasi wisata tersebut harus dilakukan secara bertahap.
Pulau seluas sekitar 86 hektare itu disiapkan menjadi kawasan wisata terpadu dengan konsep kuliner, seni, dan budaya Nusantara. Pemerintah daerah berencana menawarkan sejumlah klaster kepada pihak swasta agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kukar Awang Agus Darmawan mengatakan, pemerintah terbuka terhadap investor yang berminat mengambil bagian dalam pengembangan kawasan tersebut. Setiap klaster nantinya dapat ditawarkan dengan skema pengelolaan yang akan dibahas bersama pihak terkait.
“Ada klaster-klasternya di Pulau Kumala. Di tiap klaster itu bisa kita tawarkan. Kalau ada pihak swasta yang berminat, silakan kalau mau dikelola. Tinggal bagaimana memproses tipe pengelolaannya,” kata Awang, Kamis, 19 November 2026.
Menurut dia, mekanisme kerja sama akan dibicarakan lebih lanjut dengan perusahaan yang berminat dan pimpinan daerah. Pemerintah berharap keterlibatan swasta dapat mempercepat pengembangan Pulau Kumala sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kalau memang ada yang mau investasi, kenapa tidak? Pak Bupati welcome juga. Yang penting semuanya untuk kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Di luar rencana investasi, Dispar Kukar masih memiliki pekerjaan untuk menuntaskan pembangunan Waterpark. Pemerintah menyiapkan kebutuhan anggaran sekitar Rp2,5 miliar pada 2027 untuk menyelesaikan fasilitas yang tersisa, terutama bagian pengaman kolam.
Awang mengatakan, penyelesaian wahana tersebut belum menjadi prioritas anggaran tahun ini. Kondisi keuangan daerah membuat pemerintah harus mendahulukan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk tahun ini karena kondisi keuangan kita seperti yang kita ketahui, kita lebih memfokuskan ke hal-hal yang menyentuh masyarakat dulu,” katanya.
Jika alokasi anggaran tersedia, proses pembangunan Waterpark ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027 melalui tahapan tender. Pengerjaannya akan dilakukan sesuai kemampuan pembiayaan daerah.
Dispar Kukar menilai keberadaan wahana rekreasi menjadi salah satu faktor penting untuk menarik kunjungan wisatawan. Aktivitas pengunjung diharapkan memberikan efek berantai terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di sekitar kawasan.
“Wahana ini penting sebenarnya di tiap-tiap objek wisata. Kalau ada wahana, apalagi ditambah atraksi, insyaallah pengunjung akan datang. Dampak ikutannya UMKM dan segala macam bisa mulai bergerak lagi,” ujar Awang.
Namun, pemerintah tidak ingin masa depan Pulau Kumala hanya bergantung pada Waterpark. Melalui agenda re-visioning, kawasan tersebut diarahkan memiliki beragam aktivitas wisata, mulai dari kuliner hingga pertunjukan seni dan budaya.
Dispar Kukar telah memiliki dokumen master plan pengembangan Pulau Kumala yang disusun pada 2024. Dokumen itu menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan dan penataan kawasan ke depan.
“Master plan tahun 2024 ada. Itu menjadi panduan kita untuk menyusun pembangunan maupun revisioning kawasan yang ada di Pulau Kumala,” kata Awang.
Pengembangan Pulau Kumala kini bergantung pada kombinasi pembiayaan pemerintah dan investasi swasta. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan fasilitas yang tertunda, melainkan memastikan kawasan tersebut kembali memiliki daya tarik dan mampu menghasilkan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
