SAMARINDA, iNewsKutai.id - Kaltim ternyata bukan pilihan teratas dalam penentuan lokasi ibu kota baru. Bahkan kajian tim ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menempatkan Benua Etam di peringkat lima.
Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan untuk memilih Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menggantikan DKI Jakarta.
Gubernur Kaltim Isran Noor menceritakan, awalnya, Kaltim bukan pilihan utama penempatan IKN karena bobot tertinggi menurut kajian tim ahli Bappenas adalah Kalimantan Tengah, disusul Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur.
Itu pun setelah dua provinsi sebelumnya tergusur sejak awal yakni Lampung dan Sulawesi Barat. Namun, pemerintah akhirnya memilih Kaltim sebagai lokasi. Menurut dia, hal tersebut bukan keputusan terburu-buru namun sudah melalui pertimbangan matang.
"Jadi IKN itu bukan urusan saya. Itu kewenangan mutlak, hak prerogatif seorang kepala negara. Ini bukan hanya karena letak tapi histori dan kondisi daerah yang disampaikan kepada presiden yang memiliki kewenangan prerogatif untuk menentukan lokasi," jelasnya dikutip iNews Kutai dari laman Pemprov Kaltim, Senin (13/6/2022).
Menurut dia, sebagai bentuk dukungan, Pemprov Kaltim menyerahkan ratusan ribu hektar lahan untuk pembangunan IKN. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 650 ribu hektar.
"Jadi wilayah Kalimantan Timur dilepas untuk IKN itu sekitar 650 ribu hektar, hampir 1 juta dari 12 juta hektar luasan wilayah Provinsi Kaltim," ungkapnya.
Isran menambahkan, penunjukan Kaltim ini menjadi peluang bagi wilayah di timur untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan dari Pulau Jawa dan Sumatera.
"Ketika IKN di Kaltim berada di tengah-tengah bangsa ini, peluang bisnis terbuka lebar untuk negara kita, pemerataan pembangunan juga terbuka besar bagi seluruh wilayah tengah hingga timur," bebernya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
