Teka-teki Nama Ibu Kota Negara, DPR: Sudah di Kantong Presiden Jokowi

JAKARTA - Nama untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga saat ini masih menjadi rahasia. Namun, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN menyatakan jika penamaan sudah dikantongi Presiden Joko Widodo.

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung pengumuman nama akan dilakukan langsung Presiden Jokowi. Menurutnya, hal itu akan dilakukan setelah semua persiapan sudah matang khususnya jika RUU IKN sudah ditetapkan menjadi undang-undang.

Baca Juga

Kaltim Sudah Jadi Ibu Kota Negara Tapi Illegal Logging Masih Marak, Ini Buktinya!

"Nama Ibu Kota Negara itu di akhir lah, di level pemerintah katanya Pak Presiden sudah mengantongi namanya. Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir, ya mudah-mudahan saat pengesahan nanti," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (14/1/2022). 

Terkait RUU IKN, Doli menjelaskan pembahasan masih berlanjut dengan membahas empat poin yang masih menjadi perdebatan. Pertama, status pemerintah daerah khusus Ibu Kota Negara yang akan disebut sebagai otorita. Kedua, pendanaan dan pembiayaan. 

Ia menjelaskan, sebagian besar anggota Pansus meminta agar pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara tak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ketiga, soal pertanahan, pertahanan ini harus jelas status.

Baca Juga

Sesar Meratus Picu Gempa Bumi M4,5 di Kawasan IKN Nusantara

"Ini betul-betul tanah negara, bukan tanah yang kemudian konsesi, apalagi tanah masyarakat yang ada potensi konflik," katanya. 

Keempat, lanjut Politikus Partai Golkar ini, terkait rencana induk atau master plan IKN yang masih diperdebatkan oleh mayoritas anggota Pansus. Doli menjelaskan dalam rencana induk berisi panduan pemindahan IKN. 

"Karena ini masalah penting, master plan ini juga harus melibatkan masyarakat. Bentuk pelibatan masyarakat itu kan selama ini selalu pembicaraan antara pemerintah dan DPR, jadi kita mendorong master plan itu pada hal-hal prinsip," papar Ketua Komisi II DPR ini. 

Baca Juga

Bandara IKN Nusantara Khusus untuk Pejabat, Tamu Negara dan Militer

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan konsep otorita dalam pemerintah daerah khusus IKN. Menurutnya, otorita hanya merupakan penyebutan nama saja dari pemerintah daerah khusus IKN. 

"Pemerintah daerah khusus Ibu Kota setingkat provinsi yang selanjutnya disebut otorita. Jadi otorita hanya nama, otoritas yaitu pemerintahan daerah khusus IKN setingkat provinsi," terangnya dalam Raker Pansus RUU IKN. 

Suharso menegaskan otorita yang menjadi nama pemerintah daerah khusus IKN ini tak melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tegasnya juga pemerintahan tersebut juga tak berada di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Baca Juga

Tiga Kecamatan di Kukar Berbatasan Langsung dengan Ibu Kota Negara Nusantara, Ini Rinciannya

"Kita gunakan struktur Pasal 18 (UUD 1945) itu untuk menjelaskan apa itu IKN tempat kedudukan, kemudian apakah dia mengurus sendiri urusan pemerintah," terang Ketua Umum PPP ini.

Editor : Abriandi