Menuju 2026, Pemkab Kukar Perkuat Skema Kolaborasi

TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025 dalam ekspose akhir tahun di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Rabu malam, 31 Desember 2025. Agenda ini menjadi sarana penyampaian kinerja sekaligus proyeksi kebijakan menghadapi 2026.

Baca Juga

Aulia Rahman Basri-Rendi Aulia Resmi Dilantik sebagai Bupati-Wakil Bupati Kutai Kartanegara

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyebut sejumlah program strategis telah berjalan, sebagian di antaranya memasuki tahap soft launching, terutama di sektor pariwisata unggulan. Program tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas keterlibatan berbagai pihak.

Aulia juga mengakui adanya tantangan fiskal pada 2026. Penurunan kapasitas anggaran daerah menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dengan menitikberatkan kolaborasi lintas sektor.

Pada 2025, tingkat kemiskinan di Kukar tercatat 6,72 persen, menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pemerintah menilai capaian ini didorong oleh kombinasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peran masyarakat di tingkat lokal.

Baca Juga

Satu Minggu Hilang, Pemuda di Kutai Kartanegara Ditemukan Membusuk Tergantung di Pohon Lay

Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,11 persen. Pemkab Kukar menyatakan program peningkatan keterampilan dan kewirausahaan terus dijalankan dengan melibatkan lembaga pelatihan, dunia usaha, dan komunitas lokal.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting turun menjadi 12,4 persen pada 2025, dari 17,6 persen pada 2023. Penurunan ini diklaim sebagai hasil kerja bersama layanan kesehatan, kader posyandu, dan dukungan lintas sektor.

Pembangunan infrastruktur juga menunjukkan kemajuan. Kondisi jalan kabupaten yang dinyatakan mantap mencapai 64,12 persen atau sepanjang 1.406,09 kilometer.

Baca Juga

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kukar, Gubernur Kaltim Wanti-wanti KPU Jangan Sampai PSU Lagi!

Menghadapi 2026, Pemkab Kukar memproyeksikan penurunan APBD hampir 40 persen, dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp7 triliun. Pemerintah daerah menilai kondisi ini mendorong penguatan model pembangunan kolaboratif, termasuk optimalisasi peran sektor swasta dan badan usaha.

Kerja sama dengan PT Pertamina EP di wilayah Samboja, seperti dukungan program makan bergizi bagi anak-anak dan lansia, disebut sebagai salah satu contoh sinergi yang dikembangkan. Pemerintah menegaskan APBD tetap menjadi penopang utama, sementara kolaborasi diharapkan memperluas jangkauan program prioritas.

Ekspose akhir tahun ini mencerminkan upaya Pemkab Kukar menjaga kesinambungan pembangunan melalui pendekatan kolaboratif dalam menghadapi keterbatasan fiskal.

Editor : Dzulfikar