Insentif Guru Honorer Kukar Segera Dicairkan, Guru Kemenag Masih Terkendala Regulasi

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Kepastian insentif bagi guru di Kutai Kartanegara belum berlaku merata. Pemerintah Kabupaten Kukar segera memproses pencairan insentif bagi guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Namun, guru agama berstatus pegawai Kementerian Agama yang mengajar di sekolah umum masih harus menunggu kepastian aturan.

Persoalan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penyaluran dan penetapan insentif guru honorer non-ASN serta guru agama di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Kamis, 12 November 2026.

Baca Juga

Loa Duri Ilir Perkuat Kapasitas Kader Posyandu Lewat Pelatihan dan Kolaborasi

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Pujianto, mengatakan pencairan insentif bagi guru honorer non-ASN akan segera ditindaklanjuti. Adapun pemberian insentif kepada guru Kemenag yang mendapat penugasan mengajar di sekolah dasar maupun satuan pendidikan di bawah Disdikbud masih memerlukan kajian hukum.

Persoalannya terletak pada status kepegawaian. Meski mengajar di sekolah umum, guru tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, bukan Pemerintah Kabupaten Kukar.

“Kalau untuk pencairan TPP yang non-ASN, insya Allah segera diproses. Sedangkan yang terkait guru Kemenag yang ditugaskan di SD atau di bawah Dinas Pendidikan, kita masih menunggu regulasinya,” kata Pujianto.

Baca Juga

Kredit Kukar Idaman Terbaik, Upaya Rendi Solihin Memutus Ketergantungan Warga pada Rentenir

Menurut dia, pemerintah daerah perlu memastikan adanya landasan hukum sebelum memberikan insentif kepada kelompok guru tersebut. Pembahasan lanjutan akan melibatkan Bagian Hukum dan Inspektorat untuk mengkaji ketentuan dalam regulasi tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang berlaku.

Pujianto mengatakan Disdikbud tidak ingin mengambil keputusan yang berpotensi bertentangan dengan aturan.

“Kita tidak berani tanpa regulasi yang bisa menaungi. Regulasi ini harus betul-betul baik dan bisa menjadi dasar bagi kita,” ujarnya.

Baca Juga

Danau Semayang Tak Hanya Menyimpan Ikan, Kini Jadi Sumber Produksi Ribuan Ton Gabah

Meski demikian, persoalan ini diharapkan segera menemukan jalan keluar. Guru Kemenag yang mendapat penugasan di sekolah umum juga mengharapkan kesempatan memperoleh insentif sebagaimana guru lainnya.

Rapat tersebut juga membahas kemungkinan perluasan program seragam sekolah gratis agar dapat menjangkau peserta didik di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama.

Pujianto mengatakan, bantuan untuk sekolah Kemenag berpeluang dipertimbangkan melalui mekanisme hibah. Namun, kewenangan pengelolaannya bukan berada di Disdikbud, melainkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Baca Juga

Peserta BPJS Aktif di Kukar Baru 94 Persen, Dinkes Targetkan Naik Jadi 95 Persen

Sementara itu, pelaksanaan program seragam gratis di sekolah yang menjadi kewenangan Disdikbud sejauh ini dinilai telah tertangani. Meski begitu, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan data penerima dan jangkauan bantuan sesuai kebutuhan sekolah.

“Kalau yang di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan, sementara kayaknya sudah cukup tertangani semuanya. Yang penting datanya ada di kita,” kata Pujianto.

Editor: Dzulfikar