Satu Perawat dan Bidan di Tiap Desa, Kukar Andalkan BKKD untuk Tutup Kekurangan Tenaga Kesehatan

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan skema penempatan perawat dan bidan di setiap desa melalui anggaran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Kebijakan ini ditempuh untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit mengakses fasilitas medis.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan tenaga aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.

Sekolah Rakyat Kukar Dirancang Tampung 2.500 Siswa, Pembangunan Tunggu Pusat

Karena itu, pemerintah daerah memasukkan dukungan pembiayaan satu perawat dan satu bidan di setiap desa dalam skema BKKD.

“ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran BKKD kita di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan,” kata Aulia setelah upacara Hari Kesehatan Nasional ke-62 di Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis, 12 November 2026.

Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan dari tingkat desa. Namun, pemerataan tenaga medis bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi Kukar.

Anggaran Menyusut, DLHK Kukar Gandeng Swasta Rawat 10 Ruang Terbuka Hijau

Sebelumnya, sejumlah puskesmas di Kecamatan Muara Wis dan Tabang sempat mengalami kekosongan dokter. Aulia menyatakan kebutuhan dokter di fasilitas tersebut kini telah terpenuhi.

“Memang isu kesehatan di Kukar masih banyak hal yang harus kita tuntaskan. Kemarin sempat ada beberapa puskesmas kita yang kosong dokter. Tapi hari ini sudah terpenuhi semua,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan layanan rumah sakit untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di luar daerah. Salah satunya melalui operasional RSUD Aji Muhammad Idris di Muara Badak.

Jasa Veteran Tak Bisa Dibayar, Pemkab Kukar Tetap Salurkan BLT dan Bantuan Pangan

Rumah sakit tersebut diharapkan melayani masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang selama ini harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.

Kukar juga memiliki sejumlah fasilitas rujukan di kawasan hulu dan pesisir, antara lain RS Dayaku Raja di Kota Bangun dan RS Aji Batara Agung Dewa Sakti di Samboja. Fasilitas tersebut terhubung dengan RSUD A.M. Parikesit.

Selain penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, pemerintah daerah melaporkan penurunan prevalensi stunting. Aulia menyebut angkanya kini berada di kisaran 12 persen, dibandingkan sebelumnya sekitar 14 persen. Pada periode awal pengukuran yang disampaikannya, prevalensi tersebut sempat mendekati 27 persen.

APBD Kukar Menyusut, Aulia Hadapi Pilihan Sulit: Bangun Baru atau Selamatkan Infrastruktur?

Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan disebut telah melampaui 70 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kukar Ismi Mufiddah mengatakan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Menurut dia, berbagai persoalan kesehatan masih perlu ditangani secara bertahap melalui koordinasi dan perencanaan program.

“Tema sehat untuk semua itu bukan tidak mungkin kita capai. Kukar akan berupaya, seluruh insan kesehatan di Kutai Kartanegara akan berupaya seoptimal mungkin untuk bersatu bergerak dengan masyarakat dan seluruh lintas sektor,” kata Ismi.

Dana Posyandu Desa Jongkang Terserap 100 Persen, Rp36 Juta Sudah Direalisasikan

Rencana penempatan perawat dan bidan di setiap desa kini menjadi salah satu skema yang disiapkan pemerintah. Pelaksanaannya akan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab persoalan keterbatasan tenaga kesehatan dan memperpendek jarak masyarakat menuju layanan medis.

Editor: Dzulfikar