Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri, Apa yang Terjadi di Balik Keputusannya?

JAKARTA, iNewsKutai.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026. Keputusan itu muncul di tengah polemik hukum mengenai dokumen pendidikannya yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut diserahkan dalam pertemuan dengan Gibran dan sejumlah pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit, dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.

Langkah Gibran tidak hanya berkaitan dengan posisinya dalam pemerintahan. Ia juga menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan. Meski memilih mengundurkan diri, Gibran menyatakan akan tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelum menyerahkan surat kepada MPR, Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menjadi salah satu momen penting sebelum keputusan pengunduran dirinya disampaikan.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Gibran menggambarkan Prabowo bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga sosok yang memiliki kedekatan personal dengannya.

“Beliau sudah seperti ayah saya sendiri,” ujar Gibran.

Menurut Gibran, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan mengenai situasi yang sedang dihadapinya. Salah satu nasihat tersebut adalah agar ia tetap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.

“Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mundur dalam pertemuan tersebut. Ia juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan wakil presidennya itu.

Kabar pengunduran diri Gibran kemudian dibenarkan Ketua Umum Projo sekaligus mantan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

“Betul,” kata Budi Arie ketika dikonfirmasi pada Rabu, 11 November 2026.

Polemik yang melatarbelakangi keputusan tersebut berkaitan dengan dinamika hukum setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Penyerahan surat kepada MPR kini membawa persoalan itu ke tahap berikutnya. Namun, penyerahan surat tidak serta-merta berarti masa jabatan Gibran telah berakhir. Proses pengunduran diri wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.

Di tengah proses tersebut, Gibran menghadapi dua perkara yang berjalan beriringan: keputusan politik untuk melepaskan jabatan wakil presiden dan perjuangan hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Editor: Dzulfikar