Gibran Terancam Dimakzulkan, 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Bergerak

JAKARTA, iNewsKutai.id – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini menjadi sasaran tekanan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mendorong proses pemakzulan. Dukungan itu datang dari partai-partai dengan latar politik berbeda, termasuk Gerindra, partai tempat Presiden Prabowo Subianto bernaung.

Peta politik di Senayan pun menghadirkan situasi yang tak biasa. Persoalan legitimasi jabatan Gibran tidak hanya disuarakan satu kelompok. Sejumlah anggota dari PDIP, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra ikut menandatangani usulan tersebut.

Baca Juga

Pengacara Gibran Bela 22 Petani Kaubun, Gunta Samba Ajukan Kasasi

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa mengatakan, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, jumlah anggota yang mendukung penggunaan HMP mencapai 120 orang.

“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” ujar Saan.

Dukungan terbesar dalam rincian yang disampaikan berasal dari PKS dengan 28 anggota. Disusul NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang, Golkar 13 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang.

Baca Juga

Gibran di Persimpangan, Prabowo Disebut Sudah Seperti Ayah Sendiri

Keterlibatan anggota Gerindra menjadi salah satu bagian paling menarik dari dinamika ini. Partai tersebut merupakan kendaraan politik Prabowo, presiden yang kini berpasangan dengan Gibran dalam pemerintahan. Meski demikian, dukungan 11 anggota itu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai sikap resmi partai.

Alasan yang dikemukakan para pengusul berpusat pada persoalan legitimasi jabatan wakil presiden. Anggota Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi pertimbangan dalam langkah politik tersebut.

“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” kata Doli.

Baca Juga

Gibran Bicara Mundur, tetapi Tetap Berdiri di Sisi Prabowo

Dari PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit menyatakan 14 anggota fraksinya ikut mengajukan HMP. Ia mengingatkan bahwa pengisian jabatan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

NasDem juga menyatakan dukungan. Sugeng Suparwoto mengatakan fraksinya menghendaki proses tersebut dipercepat. Ia menilai tidak ada alternatif lain selain membawa persoalan itu melalui hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, Azis Subekti menyebut 11 anggota Fraksi Gerindra ikut mengusulkan HMP. Ia mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mencermati keluhan, pandangan, dan keinginan masyarakat terhadap persoalan yang berkembang.

Baca Juga

Di Balik Niat Mundur Gibran, Ada Pertaruhan di Ruang Pengadilan

Namun, dukungan 120 anggota belum berarti Gibran telah dimakzulkan. Usulan HMP masih harus melewati mekanisme dan tahapan kelembagaan DPR. Proses itu juga tidak otomatis berujung pada pemberhentian wakil presiden.

Yang jelas, polemik yang menyeret nama Gibran kini memasuki arena yang jauh lebih besar. Bukan hanya perdebatan mengenai legitimasi jabatan, melainkan juga ujian bagi kekuatan politik di parlemen. Delapan fraksi telah menunjukkan dukungan dari sejumlah anggotanya. Kini, perhatian tertuju pada langkah resmi DPR berikutnya.

Editor: Dzulfikar