Di Balik Niat Mundur Gibran, Ada Pertaruhan di Ruang Pengadilan

JAKARTA, iNewsKutai.id – Dua setengah jam di Istana Kepresidenan, Selasa pagi, 10 November 2026, membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar polemik ijazah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan keinginan mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah tekanan tersebut, Gibran justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan.

Pertemuan empat mata itu mempertemukan dua kepentingan yang kini berhadapan: masa depan politik Gibran dan upaya menyelesaikan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Baca Juga

Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran Rakabuming, Kirim Surat Resmi ke DPR, MPR, dan DPD

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi adanya pernyataan niat mundur tersebut. Ia menyebut pembicaraan berlangsung sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi.

“Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pernyataan itu menjadi titik penting dalam polemik yang selama ini berkembang di ruang publik. Untuk pertama kalinya, persoalan dokumen pendidikan Gibran dikaitkan secara terbuka dengan kemungkinan perubahan posisi politik di pucuk pemerintahan.

Baca Juga

PCO Bantah Isu Megawati Cueki Gibran di Harlah Pancasila: Lebih ke Gosip Aja

Namun, Istana buru-buru meluruskan satu hal: Prabowo tidak menolak niat pengunduran diri tersebut. Prasetyo membantah informasi yang menyebut Presiden telah menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu.

Alih-alih mengumumkan keputusan politik, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada wakilnya. Sementara Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses di peradilan tata usaha negara.

“Nah, namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha,” ujar Prasetyo.

Baca Juga

Dipecat PDIP, Gibran Rakabuming Isyaratkan sudah Punya Partai Baru

Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit. Gibran menghadapi tekanan akibat polemik yang berkembang, tetapi penyelesaian yang dimintanya bukan semata keputusan politik. Ia ingin membawa persoalan tersebut ke ruang pengadilan.

Langkah itu sekaligus menempatkan pemerintah pada situasi yang sensitif. Sebab, persoalan yang semula berkutat pada dokumen pendidikan kini bersinggungan dengan kepercayaan publik terhadap jabatan wakil presiden.

Pertemuan di Istana belum menghasilkan pengumuman pengunduran diri. Tidak pula ada pernyataan bahwa Prabowo telah menerima atau menolak permintaan tersebut.

Baca Juga

Diberi Nama Kabinet Merah Putih, Prabowo-Gibran Dibantu 48 Menteri, Ini Daftarnya

Untuk saat ini, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Sementara itu, permintaan untuk membuktikan keabsahan dokumen melalui proses peradilan menjadi babak berikutnya dari polemik yang belum menemukan ujung.

Di tengah situasi tersebut, satu pertanyaan menggantung di Istana: apakah pembuktian di pengadilan cukup untuk meredakan tekanan politik, atau justru menjadi awal dari ujian yang lebih besar bagi pemerintahan Prabowo?

Editor: Dzulfikar