Kukar Cari Dukungan Pusat untuk Biayai Proyek Infrastruktur

TENGGARONG, iNewsKutai,id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mencari dukungan pemerintah pusat untuk melanjutkan sejumlah proyek pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan dirinya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk membuka peluang bantuan dan pembiayaan pembangunan.

Baca Juga

Kukar Terapkan Manajemen Talenta untuk Benahi Birokrasi

Beberapa kementerian yang telah dikunjungi antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan.

“Kami sudah melaksanakan roadshow di beberapa kementerian,” kata Aulia, Jumat (6/11/2026).

Di sektor perikanan, Pemkab Kukar mengusulkan dukungan sarana bagi nelayan, termasuk bantuan kapal dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Kukar memiliki sembilan lokasi program tersebut.

Baca Juga

WTP Anggana Ditingkatkan, Handil Terusan Ditargetkan Terlayani Air Bersih

Pemerintah daerah juga berharap fasilitas pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dapat dibangun agar nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi.

Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Kukar mengusulkan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di kawasan depan RSUD AM Parikesit.

Adapun koordinasi dengan Kementerian Keuangan diarahkan untuk mencari alternatif pembiayaan, termasuk mendorong penyelesaian dana kurang salur dari pemerintah pusat.

Baca Juga

APBD Menyusut, Kukar Prioritaskan Perawatan Jalan

Langkah tersebut diperlukan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar. Di antaranya jalan Sebelimbingan, ruas Muara Wis-Kota Bangun, jalan menuju Kecamatan Kota Bangun Darat, Jembatan Sebulu, Salo Cella-Batu-Batu, serta Santan Ulu-Santan Ilir.

“Jalan-jalan ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dalam proses penyelesaiannya,” ujarnya.

Pemkab Kukar juga menjajaki pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk penanganan kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk. Kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga

Beasiswa Kukar Idaman Terbaik Sudah Disalurkan, Ini Perbedaan Dua Skemanya

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah menghadapi potensi perubahan cuaca. Salah satunya dengan mengidentifikasi lubang bekas tambang atau void yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pertanian.

Rencananya, pemerintah akan membangun saluran agar air dari sejumlah void dapat dialirkan ke kawasan persawahan.

Aulia mengatakan upaya mencari dukungan pusat masih berlanjut. Pekan depan, ia bersama jajaran Pemkab Kukar dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.

Baca Juga

Aulia Ingin Pasar Daerah di Kukar Lebih Tertata, Tangga Arung Square Masuk Skema UPT

Di luar bantuan pemerintah pusat, Aulia juga ingin mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya alam.

Menurut dia, potensi batu bara, minyak dan gas bumi, serta perkebunan kelapa sawit perlu memberikan nilai tambah lebih besar bagi daerah.

“Harapan kita bukan hanya menerima royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga menjadi pelaku usaha langsung. Hasilnya bisa menjadi pendapatan asli daerah,” kata Aulia.

Editor: Dzulfikar