Walk Out PDIP Warnai Paripurna KUA-PPAS Kukar, Bupati Sayangkan Langkah Fraksi

TENGGARONG, iNewsKutai.id — Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa, 28 Juli 2026, diwarnai aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan.

Belasan anggota Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan ruang sidang sebelum penyampaian dokumen KUA-PPAS dimulai. Rapat sempat diskors, namun kemudian dilanjutkan setelah jumlah anggota yang hadir tetap memenuhi kuorum.

Baca Juga

MTQ Anggana Angkat Sejarah Sungai Meriam, Syiar Al-Quran Dipadukan dengan Jejak Budaya Lokal

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyayangkan langkah tersebut. Menurut dia, agenda paripurna itu merupakan tahap penyampaian arah kebijakan pembangunan yang menjadi dasar pembahasan anggaran tahun depan.

“Melalui kebijakan ini kami menyampaikan arah pembangunan tersebut. Kalau kemudian ada yang tidak mau mendengarkan penyampaian itu, tentu kami juga kurang memahami apakah sikap tersebut mendukung atau tidak mendukung visi besar Kukar Idaman Terbaik,” kata Aulia.

Ia mengatakan pemerintah menghormati hak politik setiap fraksi. Namun, ia menilai penyampaian KUA-PPAS seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah menjelaskan program prioritas yang akan dijalankan pada 2027.

Baca Juga

Siswa di Kukar Bertaruh Nyawa Naik Kereta Gantung demi Sekolah, Warga Desak Dibangun Jembatan

Aulia menambahkan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memaksa anggota DPRD tetap mengikuti jalannya rapat. Menurut dia, keputusan meninggalkan ruang sidang merupakan hak politik masing-masing fraksi.

“Kami sangat menyayangkan, karena ini baru proses penyampaian. Tapi setiap orang boleh bersikap dan bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan aksi walk out bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah maupun visi Kukar Idaman Terbaik.

Baca Juga

Diduga Akibat Kebocoran LPG, Warung Penjual BBM di Samboja Barat Terbakar

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, M. Andi Faisal, mengatakan keputusan tersebut diambil karena fraksinya menginginkan pembahasan KUA-PPAS dilakukan lebih cermat mengingat kondisi fiskal daerah pada 2027 diperkirakan cukup ketat.

“Yang kita bahas ini anggaran tahun 2027 yang menurut kami cukup pelik. Jadi lebih baik pelan, tidak tergesa-gesa, tetapi hasilnya maksimal,” katanya.

Menurut Andi, fraksinya masih memerlukan waktu untuk mengkaji sejumlah substansi, termasuk persoalan belanja pegawai, program prioritas daerah, serta kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut dokumen KUA-PPAS baru diterima menjelang rapat sehingga tim ahli dan fraksi belum memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pendalaman.

Baca Juga

Kukar Andalkan Tiga Desa Loa Kulu di Ajang Desa Cantik Nasional

Ia menegaskan PDI Perjuangan tetap mendukung jalannya pemerintahan daerah.

“Jangan berpikiran negatif dulu. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah. Kami hanya ingin memastikan anggaran 2027 benar-benar tepat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Lebih baik pelan-pelan, tapi pasti,” ujarnya.

Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menilai perbedaan sikap tersebut merupakan bagian dari dinamika politik di parlemen. Menurut dia, setiap fraksi memiliki hak menentukan sikap dalam forum DPRD.

Baca Juga

Paripurna DPRD Kukar Memanas, PDIP Ancam Boikot Kebijakan Bupati Gara-gara Raperda Pesantren

“Itu sah-sah saja. Namanya fraksi tentu punya sikap masing-masing. Mereka menyampaikan belum sepakat sehingga memilih walk out. Itu merupakan hak politik mereka,” kata Ahmad Yani.

Ia menjelaskan agenda penyampaian KUA-PPAS telah dijadwalkan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD sehingga secara prosedural pelaksanaan paripurna telah sesuai mekanisme. Sebagai pimpinan DPRD, Ahmad Yani menegaskan dirinya berkewajiban menjaga netralitas dalam memimpin persidangan meski berasal dari PDI Perjuangan.

Dengan demikian, perbedaan yang muncul dalam rapat paripurna lebih mengarah pada perbedaan pandangan mengenai waktu dan mekanisme pembahasan dokumen anggaran, bukan penolakan terhadap keberlanjutan proses penyusunan APBD 2027. Tahapan pembahasan KUA-PPAS selanjutnya tetap akan dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

Editor : Dzulfikar