Bupati Aulia Rahman Basri Ungkap Strategi Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Hal itu disampaikan Aulia dalam kuliah umum yang menjadi ruang diskusi antara pemerintah daerah dan mahasiswa pascasarjana. Kegiatan tersebut membahas penerapan teori administrasi publik dalam praktik pemerintahan, termasuk pengambilan keputusan, penentuan prioritas pembangunan, dan pengelolaan anggaran.

Baca Juga

Bupati Aulia Dorong Peran Daerah di Sektor Energi, Siapkan Transisi Ekonomi Kukar

Dalam sesi tanya jawab yang dipandu Saiful Bahtiar, mahasiswa berkesempatan menggali pengalaman Aulia dalam menentukan kebijakan di tengah keterbatasan fiskal. Diskusi juga membahas tantangan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran.

“Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam rangka efisiensi saat ini tetap diarahkan agar pelayanan publik tidak terganggu,” tutur Aulia.

Ia mengatakan, pemerintah daerah berupaya memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi manfaat program pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Kami juga berupaya memastikan masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka,” katanya.

Tekankan Pentingnya Komunikasi Publik

Selain pengelolaan anggaran, Aulia turut menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, setiap kebijakan perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memahami tujuan, pertimbangan, dan manfaatnya.

Baca Juga

Lewat Donor Darah di PORSENI GAMKI Kukar, Aulia Bicara Kepedulian Tanpa Sekat Agama

Dalam kondisi fiskal yang menuntut penyesuaian, pemerintah daerah dituntut mampu menentukan program prioritas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Kebijakan yang diambil juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi warga.

Diskusi tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa pascasarjana untuk memahami secara langsung bagaimana teori administrasi publik diterapkan dalam situasi pemerintahan yang dinamis.

Melalui dialog dengan kepala daerah, mahasiswa dapat mempelajari proses pengambilan keputusan, penyusunan prioritas pembangunan, hingga tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Pertemuan ini sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademis dan pemerintah daerah dalam memperkaya pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan.

Aulia menegaskan, keberhasilan efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga pelayanan dan memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Editor: Suriya Mohamad Said