Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : APBD Kukar Menyusut, Aulia Hadapi Pilihan Sulit: Bangun Baru atau Selamatkan Infrastruktur?
Advertisement . Scroll to see content

Aulia Tekankan Peran BPD Kawal Anggaran dan Pembangunan Desa

Kamis, 19 November 2026 | 12:55 WIB
  • author Azizah
Aulia Tekankan Peran BPD Kawal Anggaran dan Pembangunan Desa
Foto : Prosesi pengambilan sumpah anggota Pergantian Antarwaktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong.

TENGGARONG, iNewsKutai – Pengawasan anggaran desa menjadi salah satu perhatian Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, dalam pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Ia meminta anggota yang baru dilantik segera beradaptasi agar fungsi pengawasan dan legislasi di tingkat desa tetap berjalan.

Menurut Aulia, BPD memiliki posisi strategis dalam memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelola sesuai ketentuan. Perannya tidak hanya menjadi mitra pemerintah desa, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Aulia saat melantik anggota PAW BPD dari empat desa di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).

Keempat desa tersebut yakni Bangun Rejo dan Bukit Raya di Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Pela dan Kota Bangun II di Kecamatan Kota Bangun Darat.

Aulia menjelaskan, pergantian anggota BPD dilakukan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan akibat pengunduran diri maupun kondisi lain yang menyebabkan anggota sebelumnya tidak dapat melanjutkan tugas. Mekanisme penggantian dilakukan berdasarkan ketentuan regulasi dengan mengambil calon sesuai nomor urut berikutnya.

“Pergantian ini sebenarnya merupakan bagian dari amanah regulasi. Ketika terjadi pengunduran diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut yang selanjutnya,” ujarnya.

Ia menilai pengisian posisi tersebut perlu segera dilakukan agar tidak mengganggu administrasi maupun keberlangsungan fungsi kelembagaan di desa.

Namun, tantangan anggota BPD yang baru dilantik tidak berhenti pada penyesuaian administratif. Mereka juga dituntut memahami kebutuhan masyarakat, mengawal pembahasan APBDes, serta memastikan peraturan desa disusun sesuai kondisi dan kepentingan warga.

Aulia mengibaratkan kedudukan BPD di tingkat desa serupa dengan DPRD di tingkat kabupaten, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembentukan regulasi.

“Banyak tugas yang menanti BPD ini. Sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten, mereka akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan-peraturan desa, bukan hanya mengawal, tetapi juga membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan di desa,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap penggunaan anggaran. Menurut Aulia, dana desa harus dikelola secara tepat dan sesuai peruntukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Fungsi pengawasan tersebut dinilai semakin penting seiring upaya Pemerintah Kabupaten Kukar mendorong visi Kukar Idaman Terbaik. Aulia ingin pelaksanaan program pembangunan daerah tidak berhenti di tingkat kabupaten, tetapi menjangkau hingga pemerintahan desa.

“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan. Kukar Idaman Terbaik sebagai visi besar kita harus terlaksana dengan baik sampai ke tingkat desa,” pungkasnya.

Editor: Dzulfikar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut