Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Cegah Konflik Sosial, Pemkab Kukar Perkuat Kampung Redam
Advertisement . Scroll to see content

Rp8 Triliun Dibutuhkan untuk Jalan Kukar, Pemerintah Baru Ajukan Rp100 Miliar

Jum'at, 20 November 2026 | 14:52 WIB
  • author Dzulfikar Ash
Rp8 Triliun Dibutuhkan untuk Jalan Kukar, Pemerintah Baru Ajukan Rp100 Miliar
Foto : Ilustrasi kondisi jalan di kawasan pedalaman Kutai Kartanegara dengan akses transportasi yang dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. (Ilustrasi AI)

TENGGARONG, iNewsKutai.id  – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi infrastruktur jalan. Kebutuhan anggaran mencapai Rp8 triliun untuk mewujudkan kondisi jalan mantap di seluruh wilayah. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah mulai mencari alternatif pembiayaan dengan mengajukan Rp100 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan enam ruas jalan pada 2027.

Persoalan konektivitas masih menjadi tantangan di kabupaten yang memiliki wilayah luas tersebut. Sejumlah pusat pemerintahan kecamatan belum terhubung melalui akses jalan yang memadai. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri secara khusus menyoroti Muara Wis dan Muara Muntai yang hingga kini belum terkoneksi sebagaimana target pemerintah daerah.

“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah kita ingin menghubungkan antaribu kota kecamatan. Harus kita akui, hari ini memang masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung satu dengan kecamatan lainnya, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis,” kata Aulia, Rabu, 18 November 2026.

Untuk mempercepat pembangunan, Pemkab Kukar mengusulkan pembiayaan sekitar Rp100 miliar melalui SMI. Dana tersebut direncanakan untuk menangani enam poros jalan yang dinilai strategis bagi keterhubungan wilayah.

Enam ruas itu meliputi Kota Bangun-Muara Wis, Sebelimbingan-Tuana Tuha, Kota Bangun-Kota Bangun Darat, Jalan M Yusuf di Sebulu, Salo Cela-Tanjung Limau di Muara Badak, serta akses Santan Ulu dan Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu.

Salah satu prioritasnya adalah membuka akses Kota Bangun-Muara Wis. Pemerintah juga menaruh perhatian pada Kota Bangun Darat, wilayah pemekaran yang masih membutuhkan infrastruktur jalan memadai menuju pusat kecamatannya.

“Untuk 2027 ada beberapa. Kalau SMI tembus, ya. SMI kita ajukan sekitar Rp100 miliar. Ada enam poros,” ujar Aulia.

Rencana tersebut masih bergantung pada persetujuan pembiayaan SMI. Pemerintah daerah harus melewati proses verifikasi untuk memastikan kelayakan proyek sebelum pembiayaan dapat direalisasikan. Skema yang diupayakan pemerintah menggunakan dana kurang salur sebagai salah satu sumber pembiayaan.

Besarnya kebutuhan pembangunan membuat pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan jalan dalam satu tahun anggaran. Aulia memperkirakan, dibutuhkan sekitar Rp8 triliun untuk mencapai kondisi jalan mantap di seluruh Kutai Kartanegara.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah infrastruktur yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Karena itu, pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan ruas yang memiliki dampak strategis terhadap mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi.

Aulia mencontohkan jalur Sebelimbingan yang menghubungkan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun hingga Tenggarong. Meski aksesnya sudah terbuka, sejumlah bagian jalan masih membutuhkan peningkatan agar memenuhi standar jalan mantap.

“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini memang bukan merupakan angka yang sedikit. Akan tetapi, kami tidak berkecil hati. Tiap tahun tetap kita cicil,” katanya.

Selain pembangunan dan peningkatan jalan, pemerintah daerah juga harus menangani sedikitnya 10 titik longsor. Kerusakan tersebut menjadi persoalan tersendiri karena berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Melalui usulan pembiayaan kepada SMI, Pemkab Kukar berharap pembangunan sejumlah ruas strategis dapat dipercepat tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah. Namun, pengajuan Rp100 miliar tersebut baru menjadi langkah awal di tengah kebutuhan infrastruktur yang diperkirakan mencapai Rp8 triliun.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan disetujui dan pembangunan benar-benar menghasilkan konektivitas yang lebih merata bagi masyarakat di 20 kecamatan.

Editor: Dzulfikar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut