JAKARTA, iNewsKutai.id - Fakta memprihatinkan terungkap dari hasil survei Microsoft bertajuk Digital Civility Index (DCI) 2021. Adab digital netizen Indonesia disebut paling buruk di Asia Tenggara.
Deputi Bidang Revolusi Mental, Pemajuan Budaya, dan Prestasi Olahraga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Didik Suhardi mengungkapkan, 47 persen media digital justru dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax dan penipuan.
"Sangat memprihatinkan. Data menyebut 47% media digital digunakan untuk hoax dan penipuan, 27% untuk ujaran kebencian, dan 13% digunakan untuk diskriminasi," katanya lewat keterangan resmi yang diterima, Selasa (5/7/2022).
Karena itu, Didik mengatakan pemerintah melalui Kemenko PMK mengadakan rapat penguatan diseminasi media Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bersama Sabrang Mowo Damar Panuluh, inisiator aplikasi media sosial, Symbolic.id.
"Untuk itu, hari ini kita akan berbincang dengan Mas Sabrang untuk mencari peluang memanfaatkan sebuah platform sebagai cara untuk meningkatkan nilai keberadaban media kita," kata Didik.
Pada kesempatan itu, Sabrang mengungkapkan, tak dapat dipungkiri bahwa media sosial didesain kebanyakan untuk mencari profit, bukan tertuju pada penggalian nilai-nilai (values). Dunia informasi bergerak dengan cepat dan media sosial menjadikan komunikasi menjadi wadah yang sangat luas.
"Untuk itu perlu social engineering yang tepat yang dibangun dengan panduan value local wisdom masyarakat kita. Kita punya gotong-royong dan sangat in line dengan falsafah Islam fastabiqul khairat," kata Sabrang.
Sebagai social engineering tentu pemerintah hadir dan melibatkan institusi sosial seperti universitas, ormas, dan sebagainya. Diperlukan kolaborasi gotong-royong dana dari para pelaku usaha melalui CSR, sponsorship, beasiswa, dan kalangan filantropi.
Selain itu juga diperlukan peran negara untuk menguatkan kembali nilai gotong-royong dengan pengembangan investasi sosial yakni tenaga, dana, dan ilmu.
"Penguatan gotong-royong dalam struktur sosial melalui komunitas, dalam hal ini di media sosial, akan menghasilkan mental model. Adanya tanggung jawab komunal tentang pentingnya kerukunan, kebersamaan yang hadir dari pola-pola sosial-budaya yang terjadi berulang," kata Sabrang.
Merespons hal ini, Didik menandaskan bahwa Kemenko PMK akan membahas lebih jauh sinergi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemendikbud Ristek, dan Kominfo sebagai tindak lanjut hasil rapat hari ini. Diharapkan kolaborasi ini nantinya bisa membangun konsep gotong-royong dalam rangka meningkatkan indeks keadaban digital pada masyarakat.
"Semoga menghindarkan mentalitas-mentalitas negatif masyarakat dalam berperilaku di media sosial. Penguatan nilai-nilai revolusi mental seperti etos kerja, gotong-royong, integritas melalui media sangat penting, terlebih dengan potensi bonus demografi di masa mendatang. Harapannya kita terhindar dari disaster demography," kata Didik.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
