SAMARINDA, iNewsKutai.id Sejarah perjuangan dari Paser, Kalimantan Timur, mendapat pengakuan di tingkat nasional. Sultan Ibrahim Chaliluddin, raja terakhir Kesultanan Paser yang dikenal memimpin perlawanan terhadap kolonialisme Belanda, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, di Istana Negara.
Sultan Ibrahim Chaliluddin menjadi satu dari 19 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Piagam Tanda Kehormatan diterima oleh ahli warisnya, Adjie Benni Syarief Fiermansyah Chaliluddin, yang merupakan cicit sang sultan.
Pengakuan tersebut menjadi babak penting dalam perjalanan panjang pengusulan gelar kepahlawanan tokoh Paser. Salah satu dokumen penting yang melengkapi proses tersebut adalah naskah akademik berjudul “Biografi Sultan Ibrahim Chaliluddin dari Paser Kalimantan Timur”.
Naskah itu disusun oleh Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB), berdasarkan permintaan Dinas Sosial Kabupaten Paser untuk memenuhi persyaratan terakhir yang diminta tim verifikasi pemerintah pusat pada April 2026.
Tim penyusunnya dikoordinasikan Muhammad Sarip, sejarawan publik sekaligus anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kalimantan Timur. Pada 2026 ini, Lasaloka-KSB beranggotakan Fajar Alam, Arief R, Vian, dan Nasywa Azizah.
Muhammad Sarip menguraikan bahwa Sultan Ibrahim Chaliluddin lahir pada 1858 dengan nama Adjie Medje. Sebelum menduduki takhta, Adjie Medje pernah menjabat Perdana Menteri Kesultanan Paser dengan gelar Pangeran Mangku Jaya Kesuma Adiningrat. Pada 1900, ia naik takhta dan bergelar Sultan Ibrahim Chaliluddin.
“Masa pemerintahannya berlangsung di tengah meningkatnya tekanan kolonial Belanda untuk memperluas kekuasaan di Paser,” ujar Sarip.
Sultan Ibrahim memprotes tindakan sewenang-wenang Residen Johannes Van Weert kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, serta berupaya melindungi rakyat dari beban pajak kepala (hoofdgeld) dan kerja paksa (herendiensten).
“Bahkan pada 1903–1906, Sultan Ibrahim menggunakan kas kerajaan dan harta pribadinya untuk menanggung kewajiban pajak rakyat serta para pembesar kerajaan. Namun, pada 1906 Belanda membubarkan kekuasaan formal kesultanan dan menggantinya dengan pemerintahan langsung Hindia Belanda,” papar Sarip.
Kehilangan takhta ternyata tidak mengakhiri perjuangannya. Pada 1914, Sultan Ibrahim dipercaya menjadi Presiden Sarekat Islam cabang Paser.
“Perubahan ini menandai pergeseran strategi perjuangan, dari kepemimpinan kerajaan menuju organisasi pergerakan modern. Sarekat Islam menjadi wadah konsolidasi pedagang, tokoh agama, elite kerajaan, dan masyarakat untuk menghadapi ketidakadilan kolonial,” tutur Sarip.
Ketegangan antara masyarakat Paser dan pemerintah kolonial mencapai puncaknya pada Juli 1915. Peristiwa penyitaan dan penyembelihan kerbau milik warga oleh tentara Belanda tanpa kompensasi menjadi pemicu perlawanan.
Sultan Ibrahim Chaliluddin merekomendasikan Pangeran Singa Maulana untuk memimpin serangan terhadap tangsi militer kolonial di Tanah Grogot. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Pemberontakan Sarekat Islam di Paser atau Perang Paser. Sejumlah tokoh turut terlibat, antara lain Panglima Sentik, Panglima Sebaya, Pangeran Mantri (Adjie Medja), dan Pangeran Pandji. Perlawanan juga mendapat dukungan masyarakat Banjar Hulu Sungai.
“Belanda kewalahan menghadapi gerakan tersebut hingga harus mengerahkan pasukan dari Banjarmasin, Kandangan, bahkan Pulau Jawa,” kata Sarip.
Pada Februari 1916, Sultan Ibrahim Chaliluddin ditangkap bersama keluarga dan sejumlah petinggi kesultanan. Mereka dibawa menggunakan kapal perang menuju Banjarmasin. Pada 31 Juli 1918, Sultan Ibrahim dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup. Ia kemudian menjalani pengasingan di Teluk Betung, Batavia, Cimahi, dan wafati di Cianjur pada 19 Oktober 1930.
“Makam beliau berdampingan dengan pusara Pangeran Hidayatullah dari Kesultanan Banjar, sesama putra Kalimantan yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda,” ungkap Sarip.
Pengakuan negara terhadap perjuangan Sultan Ibrahim sebenarnya telah dimulai jauh sebelum penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Pada 1999, Presiden B.J. Habibie menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Sultan Ibrahim Chaliluddin.
Perjuangan pengusulan gelar Pahlawan Nasional kemudian bergulir melalui berbagai tahapan. Pada 2024–2025, Pemerintah Kabupaten Paser membentuk TP2GD dan menyelenggarakan seminar tingkat daerah serta nasional untuk mengkaji kelayakan pengusulan tersebut.
Pada Januari 2026, usulan diteruskan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah pusat. Penyusunan naskah akademik oleh Lasaloka-KSB menjadi bagian dari proses pemenuhan dokumen tersebut.
Adjie Benni selaku ahli waris Sultan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi leluhurnya.
“Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bekerja tanpa kenal lelah sehingga Sultan Paser terakhir, Sultan Ibrahim Chaliluddin pada tahun 2026 ini secara resmi menjadi salah satu dari 19 penerima Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto,” ujar Adjie Benni dalam rilis persnya.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Ibrahim Chaliluddin tidak sekadar menjadi pengakuan terhadap seorang raja dari Paser. Gelar tersebut juga mengangkat kembali sejarah perlawanan masyarakat Kalimantan Timur terhadap kolonialisme yang selama ini belum banyak dikenal publik luas.
“Perjalanan Sultan Ibrahim memperlihatkan perubahan bentuk perjuangan. Ketika kekuasaan kerajaan dihapuskan, ia melanjutkan perlawanan melalui organisasi pergerakan, diplomasi, dan konsolidasi masyarakat. Dari Paser, Sultan Ibrahim Chaliluddin meninggalkan jejak perjuangan yang kini menjadi bagian dari sejarah kepahlawanan Indonesia,” pungkas Sarip.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
