KUTAI TIMUR, iNewsKutai.id – Sengketa antara petani Tim 37 Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, dengan PT Gunta Samba berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Dalam proses hukum tersebut, petani tidak hanya memperjuangkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar atas dugaan wanprestasi perusahaan, tetapi juga mempersoalkan keberadaan sertifikat tanah milik warga.
Koordinator Tim 37, Yustinus Bata, mengatakan pihaknya berharap majelis hakim MA turut memperhatikan persoalan sertifikat tanah yang menurut petani masih berada dalam penguasaan perusahaan dan diduga pernah digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank.
“Kami ingin sertifikat petani dikembalikan kepada kami,” kata Yustinus Bata, Kamis (12/11/2026).
Menurut Yustinus, pengembalian sertifikat menjadi salah satu hal penting yang diperjuangkan warga. Mereka menginginkan kepastian mengenai status dokumen kepemilikan tanah yang selama ini dipersoalkan dalam hubungan kerja sama dengan perusahaan.
Dugaan penggunaan sertifikat sebagai agunan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Perlu dipastikan bagaimana proses pengagunan dilakukan, siapa yang menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), serta apakah pemilik tanah memberikan persetujuan atau kuasa yang sah.
Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 8 mengatur bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanah yang dijaminkan.
Karena itu, keabsahan penggunaan sertifikat sebagai agunan perlu dilihat berdasarkan dokumen, persetujuan pemilik, serta proses hukum yang melatarbelakanginya.
Dua Persoalan yang Diperjuangkan Petani
Dalam proses kasasi, petani Tim 37 berharap MA mengabulkan tuntutan ganti rugi sebesar Rp25,9 miliar atas dugaan wanprestasi PT Gunta Samba.
Selain itu, mereka juga menginginkan pengembalian sertifikat tanah milik warga apabila terbukti dikuasai tanpa dasar hukum yang sah dan sepanjang persoalan tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara yang diperiksa.
Meski demikian, penilaian terhadap tuntutan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan berkas perkara, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan sertifikat juga perlu dilihat secara terpisah apabila ternyata berkaitan dengan perjanjian, pembebanan Hak Tanggungan, atau hubungan hukum dengan pihak perbankan di luar pokok perkara wanprestasi yang sedang diperiksa.
Hingga berita ini ditulis, keterangan resmi dari manajemen PT Gunta Samba mengenai tuntutan pengembalian sertifikat, dugaan penggunaan sertifikat sebagai agunan, serta gugatan ganti rugi Rp25,9 miliar belum diperoleh.
Keterangan dari pihak bank yang diduga menerima sertifikat sebagai agunan juga masih diperlukan untuk memastikan status dokumen dan proses pembiayaan yang dipersoalkan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Gunta Samba maupun pihak perbankan agar seluruh informasi mengenai sengketa tersebut dapat disampaikan secara utuh kepada publik.
Bagi petani, persoalan ini bukan semata-mata mengenai tuntutan ganti rugi, melainkan juga kepastian atas hak kepemilikan tanah mereka.
Putusan kasasi MA nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan, sementara dugaan persoalan sertifikat perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan mekanisme hukum yang berlaku.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
