SANGATTA, iNewsKutai.id – Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut mewarnai sengketa lahan antara 22 petani Tim 37 Kaubun dan PT Gunta Samba. Dr. Muhammad Rullyandi, advokat yang dikenal sebagai kuasa hukum Gibran, kini kembali mendampingi para petani menghadapi upaya kasasi perusahaan di Mahkamah Agung.
Sebanyak 22 petani Tim 37 Kaubun memberikan kuasa kepada Rullyandi bersama Endik Wahyudi untuk mengawal perkara tersebut. Surat kuasa kasasi diserahkan ke Pengadilan Negeri Sangatta pada Senin, 9 November 2026.
Langkah hukum ini membuka babak baru sengketa lahan di Desa Citra Graha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Sebelumnya, para petani berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap PT Gunta Samba dengan nilai mencapai Rp25,9 miliar. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui putusan banding.
Namun, kemenangan di dua tingkat pengadilan belum mengakhiri perkara. PT Gunta Samba kembali menempuh upaya hukum melalui kasasi. Artinya, pertarungan mengenai sengketa lahan tersebut kini berlanjut ke Mahkamah Agung.
Bagi 22 petani, proses ini menjadi kelanjutan perjuangan mempertahankan hak atas lahan yang mereka klaim. Sementara bagi perusahaan, kasasi menjadi jalur hukum untuk menguji putusan pengadilan sebelumnya.
Rullyandi bukan sosok baru dalam perkara tersebut. Ia bersama Endik Wahyudi telah mendampingi petani sejak proses gugatan di pengadilan tingkat pertama hingga banding. Kini, keduanya kembali dipercaya mengawal kepentingan hukum para petani di tingkat kasasi.
Keterlibatan Rullyandi turut menarik perhatian karena rekam jejaknya di tingkat nasional. Selain dikenal sebagai advokat dan konsultan hukum, ia merupakan akademisi yang tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.
Ia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden. Namanya juga dikenal publik melalui kiprah sebagai kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka.
Rullyandi menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Pancasila, magister di Universitas Indonesia, dan doktor di Universitas Padjadjaran.
Meski demikian, perhatian utama dalam perkara ini tetap tertuju pada substansi sengketa antara petani dan perusahaan. Kasasi di Mahkamah Agung akan menguji penerapan hukum dalam putusan pengadilan sebelumnya, bukan sekadar mengulang seluruh pemeriksaan fakta di tingkat pertama.
Putusan pada tingkat kasasi nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan kelanjutan sengketa yang telah berlangsung antara kedua pihak.
Kini, 22 petani Tim 37 Kaubun kembali bersiap menghadapi proses hukum. Setelah memenangkan gugatan dengan nilai Rp25,9 miliar dan memperoleh penguatan di tingkat banding, mereka kembali mempertahankan argumentasi hukumnya di hadapan Mahkamah Agung.
Perjuangan itu belum selesai. Di tengah proses hukum yang terus berjalan, kepastian atas sengketa lahan di Kaubun masih menunggu keputusan pengadilan tertinggi.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
