TENGGARONG, iNewsKutai.id – Ruang terbuka hijau (RTH) di Kutai Kartanegara menghadapi tantangan pemeliharaan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah Kabupaten Kukar mulai membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan agar kawasan publik tersebut tidak terbengkalai akibat terbatasnya pembiayaan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mencatat sekitar 10 RTH berada dalam tanggung jawab instansinya. Pemeliharaan kawasan itu tetap berjalan, meski pemerintah daerah harus menyesuaikan pengeluaran.
Pelaksana Tugas Kepala DLHK Kukar, Yudiarta, mengatakan tidak seluruh ruang terbuka hijau di Tenggarong menjadi kewenangan dinasnya. Sejumlah kawasan dikelola organisasi perangkat daerah lain, termasuk Dinas Pariwisata serta Dinas Perdagangan dan UKM.
Pembagian kewenangan tersebut membuat pengelolaan RTH melibatkan beberapa instansi. Adapun DLHK tetap berkonsentrasi merawat kawasan yang menjadi tanggung jawabnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, DLHK mulai menggandeng perusahaan dan pelaku usaha untuk membantu pembiayaan pemeliharaan. Pola kerja sama ini ditempuh agar perawatan kawasan hijau tetap berlangsung tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
“Karena situasi efisiensi kita, ya kita harus pintar-pintar mencari bentuk kerja sama dengan pihak lain seperti itu, supaya RTH kita yang ada di Tenggarong ini tidak terlantar, tetap terpelihara dengan baik,” ujar Yudiarta, Senin, 9 November 2026.
Salah satu bentuk kolaborasi telah dilakukan di median jalan kawasan Tenggarong Seberang, mulai dari sekitar pom bensin hingga Patung Lembu Swana. Di lokasi tersebut, DLHK melakukan pemangkasan rumput dengan dukungan pendanaan perusahaan.
Menurut Yudiarta, dukungan pihak swasta menjadi salah satu alternatif untuk mempertahankan kegiatan pemeliharaan ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas. Kerja sama serupa diharapkan dapat mendukung perawatan kawasan hijau lainnya.
Meski begitu, pekerjaan rutin tidak dihentikan. Petugas yang telah ditempatkan di sejumlah RTH tetap menjalankan pembersihan sampah, pemotongan rumput, dan pemangkasan pepohonan yang terlalu rimbun.
Yudiarta menyebut pengelolaan sekitar 10 RTH tersebut mengacu pada kesepakatan dan arahan Bupati Kukar. Untuk saat ini, prioritas DLHK bukan membangun kawasan baru atau melakukan penataan ulang, melainkan memastikan fasilitas hijau yang sudah tersedia tetap terawat.
“Kalau untuk sekarang ini memang kita lebih ke pemeliharaan RTH, kayak sampah, kemudian juga kayak pemangkasan pohon-pohon yang ada di dalam RTH itu kita pangkas kalau misalnya rimbun,” katanya.
Langkah menggandeng perusahaan memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam menjaga fasilitas publik. Ketika kemampuan anggaran terbatas, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi salah satu pilihan agar ruang hijau tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.
Namun, keberlanjutan kerja sama tersebut tetap membutuhkan pengaturan yang jelas, terutama mengenai pembiayaan, tanggung jawab pemeliharaan, dan standar kualitas kawasan.
Sebab, ruang terbuka hijau bukan sekadar bagian dari keindahan kota. Keberadaannya berkaitan dengan kualitas lingkungan, kenyamanan warga, dan kebutuhan ruang publik di tengah pertumbuhan kawasan perkotaan.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
