KUTAI KARTANEGARA, iNewsKutai.id – Jalan baru bukan lagi satu-satunya ukuran pembangunan di Kutai Kartanegara. Ketika kemampuan fiskal daerah terus menyusut, pemerintah kini dihadapkan pada persoalan yang tak kalah mahal: mempertahankan infrastruktur yang sudah dibangun agar tidak rusak dan membahayakan masyarakat.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyebut kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar mengalami penurunan signifikan. Dari anggaran Rp12,5 triliun pada 2025, kemampuan fiskal daerah pada 2026 berada di kisaran Rp7,9 triliun. Pada 2027, angkanya diperkirakan kembali menyusut menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Penurunan tersebut mengubah ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, termasuk visi Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah tidak lagi bisa menggunakan pola belanja seperti ketika pendapatan daerah masih berlimpah.
Aulia mengatakan, perencanaan program sebelumnya disusun dengan mengacu pada kemampuan APBD selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, anggaran Kukar mencapai sekitar Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.
Namun, realitas fiskal setelah memasuki 2026 jauh berbeda dari asumsi awal tersebut.
“Penyesuaian akibat penurunan pendapatan tersebut tentunya berdampak terhadap kemampuan belanja kita,” ujar Aulia, Senin, 9 November 2026.
Persoalan terbesar bukan semata-mata berkurangnya uang untuk membiayai proyek baru. Pemerintah juga harus menanggung kebutuhan rutin yang tidak bisa begitu saja dipangkas.
Belanja pegawai, misalnya, mencapai sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komponen ini masuk kategori fixed cost, yakni kebutuhan pembiayaan yang relatif tetap.
Di luar itu, pemerintah masih harus membayar listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai kebutuhan operasional organisasi. Komponen tersebut masuk kategori dynamic cost yang lebih memungkinkan untuk dirasionalisasi.
Upaya penghematan telah dilakukan. Aulia menyebut belanja operasional yang pada 2023 hingga 2025 berada di kisaran Rp1,1 triliun, kini ditekan menjadi sekitar Rp400 miliar pada 2026. Pengurangan mencapai sekitar Rp700 miliar.
Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar karena melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan belanja tersebut.
Perubahan kemampuan fiskal itu sekaligus memaksa pemerintah menghitung ulang prioritas. Sebab, kebutuhan pembangunan tidak berhenti ketika anggaran berkurang.
Salah satu persoalan yang disoroti Aulia adalah luasnya jaringan jalan dan banyaknya bangunan yang telah dimiliki Kukar. Infrastruktur tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.
Ia mencontohkan, penanganan sejumlah titik longsor di Kukar saja diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Jika dibiarkan, kerusakan dapat semakin parah hingga mengancam badan jalan.
“Hari ini, untuk menangani titik-titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Jika tidak ditangani, jalan-jalan kita bisa patah,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan dilema pembangunan di tengah penyusutan anggaran. Pemerintah harus membagi kemampuan belanja antara memenuhi kebutuhan dasar, membiayai program prioritas, membangun infrastruktur baru, dan merawat aset yang sudah tersedia.
Di sisi lain, tantangan pemerintah bukan hanya mengatur uang, tetapi juga menjelaskan perubahan keadaan kepada masyarakat.
Aulia mengungkapkan hasil pengukuran kepuasan masyarakat berada di angka 64, sementara persepsi terhadap pelayanan publik masih di atas 80, bahkan mendekati 90 persen. Perbedaan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memahami faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat.
Menurut dia, salah satu persoalannya adalah komunikasi mengenai kondisi fiskal daerah yang belum sepenuhnya dipahami publik.
“Masyarakat belum mengetahui bahwa saat ini terjadi kontraksi yang sangat besar terhadap kemampuan pembiayaan daerah. Yang mereka tahu, namanya Kukar, uangnya selalu ada. Hal inilah yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Aulia menegaskan, penjelasan mengenai kondisi keuangan daerah bukan bentuk keluhan pemerintah. Masyarakat perlu mengetahui bahwa kemampuan anggaran saat ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga menilai pembangunan masih kerap dipahami sebatas proyek fisik, seperti jalan, jembatan, dan gedung baru. Padahal, menjaga infrastruktur agar tetap berfungsi juga membutuhkan anggaran dan menjadi bagian dari pembangunan.
Dengan proyeksi APBD 2027 yang hanya berkisar Rp6 triliun, tantangan pemerintah Kukar semakin jelas: menjaga pelayanan publik, mempertahankan infrastruktur, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Kini, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak proyek baru yang dapat diresmikan. Tetapi juga seberapa mampu pemerintah menjaga apa yang telah dibangun agar tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
