JAKARTA, iNewsKutai.id - Penolakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh kalangan pekerja dan pengusaha tidak membuat pemerintah membatalkan program tersebut. Sebaliknya, iuran Tapera dipastikan mulai ditarik pada 2027.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan, penarikan iuran Tapera hanya ditunda dan dipastikan berlaku mulai 2027.
Menurutnya, program yang sudah diundang-undangkan sejak 2016 lalu akan disosialisasikan terlebih dahulu agar dapat dipahami masyarakat. Karena itu, dia mempertimbangkan agar penerapan iuran Tapera ditunda terlebih dahulu.
"Itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust sehingga kita undur sampai 2027," ungkap Basuki dikutip Sabtu (8/6/2024).
Basuki mengakui masyarakat belum siap menerima Tapera sehingga tidak perlu tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. "Dengan kemarahan ini saya pikir saya menyesal betul. Saya nggak ngelegewo lah (tidak menyangka)," katanya.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum tentu akan berjalan pada 2027.
Hal tersebut sangat kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 68 yang berisi pemberi kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i memiliki tenggat waktu 7 tahun untuk mendaftarkan pekerjanya. Hal tersebut terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan pemerintah ini.
Berdasarkan pernyataan Heru, meskipun sudah terbit sejak 2020, saat ini pemerintah tengah menyempurnakan aspek tata kelola sebagaimana yang tengah ramai diperbincangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.
"Itu memang selambat-lambatnya 7 tahun, tentunya ini tidak saklek seperti itu," ucap Heru saat Media Briefing Terkait Update Program Tapera di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024).
artikel ini telah tayang di inews.id
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
