JAKARTA, iNewsKutai.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara adalah proyek superprioritas. Namun yang menjadi pertanyaan, hingga saat ini belum jelas sumber pembiayaan ibu kota baru setelah SoftBank mundur sebagai investor.
Kelanjutan proyek IKN Nusantara menjadi tanda tanya setelah SoftBank yang berbasis di Jepang menyatakan mundur dari pembiayaan. Bank yang berbasis di Tokyo Jepang itu lebih memilih menginvestasikan uangnya di perusahaan kripto.
Padahal, SoftBank sebelumnya menyatakan siap untuk mengucurkan dana minimal 30 miliar dolar AS atau sekitar 430 triliun untuk IKN Nusantara. Saat ini, pemerintah sedang menjajaki sejumlah negara untuk terlibat seperti China, Korea Selatan, dan dari Timur Tengah.
Meski investor belum jelas, Moeldoko menyatakan dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, saluran drainase, dan pengendalian banjir.
Lalu pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian hingga pembangunan sumbu kebangsaan.
“Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
"Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun. Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid, dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," jelasnya.
Untuk itu, kata dia diperlukan kerja ekstra luar biasa yang membutuhkan persiapaan matang, pengawalan super serta kolaborasi antara kementerian/lembaga dan instansi. Moeldoko mengatakan pembangunan dan pemindahan IKN merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai informasi, rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN, merupakan langkah awal KSP bersama kementerian/lembaga dan Badan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap satu.
Rapat ini dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kominfo Johnny G Plate, Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, PUPR, Bappenas serta LHK.
Dalam rapat, Moeldoko menyampaikan tim KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu.
Nantinya, kaya Moeldoko, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga tersebut masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu yang akan difinalisasi pada bulan ini.
Rencana aksi itu, papar Moeldoko akan diawali dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
