TENGGARONG, iNewsKutai.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Ratusan kejadian tercatat dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah desa pun diminta lebih aktif menjaga lingkungan, terutama di tengah kondisi kemarau.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan upaya pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi penanggulangan bencana. Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa juga diharapkan ikut meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Hal itu disampaikan Arianto saat ditemui seusai menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 di Kukar, Selasa (13/10/2026) pagi.
“Kami selaku dinas yang tentu sebagai pembina, fasilitator dari pemerintah desa ini berharap kepada teman-teman kepala desa dan jajaran BPD dan seluruh anggota ini pedulilah, peduli, aktif untuk bisa mengamankan lingkungan masing-masing,” kata Arianto.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar, sepanjang Agustus 2026 tercatat 151 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar sekitar 1.319 hektare.
Sementara pada September, jumlah kejadian tercatat sebanyak 233 kasus. Adapun laporan sementara Oktober hingga 9 Oktober 2026 menunjukkan 39 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 173,68 hektare.
Jika diakumulasi, sebanyak 423 kejadian karhutla tercatat dalam tiga periode laporan tersebut. Data Oktober masih bersifat sementara.
Arianto mengingatkan kondisi kemarau membuat lingkungan semakin rentan terhadap kebakaran. Karena itu, pemerintah desa diharapkan tidak mengabaikan potensi bahaya di wilayah masing-masing.
“Sekarang kan mungkin kita kekeringan, tentu lingkungan-lingkungan itu sangat sensitif untuk kebakaran,” ujarnya.
Menurut Arianto, penanganan kebakaran melibatkan sejumlah instansi, termasuk BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Kesehatan juga perlu dilibatkan apabila kebakaran berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Sementara itu, DPMD berperan sebagai pembina dan fasilitator pemerintah desa. Arianto berharap peran tersebut dapat mendorong kepala desa bersama BPD dan perangkatnya lebih aktif mengingatkan warga.
“Jadi tentu harapan kami, kepala desa, BPD, perangkat desa, ini selalu mengimbau masyarakat untuk menjaga agar bagaimana lingkungan ini bisa lebih baik, artinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Arianto juga menyinggung risiko kebakaran hutan dan permukiman yang perlu mendapat perhatian bersama.
Ia berharap pemerintah desa terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan guna mengurangi risiko kebakaran, terutama selama kondisi kemarau.
Di tengah tingginya jumlah kejadian karhutla, keterlibatan pemerintah desa menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pencegahan sebelum kebakaran menimbulkan dampak lebih luas.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
