Jelang Tahun Politik 2024, ASN Diwanti-wanti Jaga Netralitas

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dengan tidak terlibat politik praktis pada event lima tahunan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024.

Hadi menyatakan, dirinya tidak melaran ASN memiliki kandidat yang didukung karena merupakan hak politik. Namun, sebagai aparatur negara harus memosisikan diri sebagai pihak netral. Apalagi, netralitas PNS sudah diatur dalam undang-undang. 

“Jangan sampai ikut-ikutan urusan partai politik, mau wali kota, bupati dari partai apa. Jangan ikut berpolitik. Punya dukungan itu sah-sah saja, tapi jangan berpolitik praktis,” tegas Hadi dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Jumat (7/10/2022).

Penegasan itu disampaikan Hadi Mulyadi saat membuka Penilaian Camat Berprestasi se-Kaltim di Hotel Mercure Samarinda. Menurut dia, berkaca pada pilpres lalu, masyarakat terpolarisasi dan hal tersebut berpotensi merusak persatuan kesatuan bangsa. 

Padahal semua calon saat itu, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dukungan dan fanatisme yang berlebihan berdampak pada masyarakat bertikai berkepanjangan.

“Kalau kita mencintai sesuatu jangan berlebihan, begitu juga kalau membenci, jangan terlalu benci. Biasa-biasa saja, tidak mustahil apa yang dicintai, sesuatu yang buruk di dalamnya. Sebaliknya, apa yang dibenci ada kebaikan di dalamnya," pungkasnya.

Sementara itu, ketua pelaksana Penilaian Camat Berprestasi se-Kaltim Diddy Rusdiansyah Anan Dani menjelaskan, kegiatan itu sebagai wadah pembinaan camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berdampak masyarakat menerima pelayanan yang lebih cepat dan terukur sesuai standar pelayanan.
.
“Ini juga sebagai reward kita kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugasnya,” ujar Diddy.

Plt Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Kaltim itu memaparkan, penilaian camat berprestasi 2022 diikuti 9 camat yang berasal dari wilayah kecamatan di 10 kabupaten/kota.

“Tim penilai berasal dari Bappeda Kaltim, Satpol PP, DPMPD Kaltim, Biro Ortal serta Asisten Pemerintahan dan Kesra,” tutupnya. 

Editor : Abriandi