Kapan MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Hasil Pilkada Kukar, Berau, dan Mahakam Ulu? Simak Jadwalnya

JAKARTA, iNewsKutai.id - Kapan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan sengketa Pilkada Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Berau?

Sesuai jadwal, MK akan sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah, pada Senin (24/2/2025) besok. 

Baca Juga

Gugatan Isran-Hadi Ditolak MK, Rudy Masúd-Seno Aji Melenggang ke Pendopo Odah Etam

Sidang penentuan nasib 40 pasangan kepala daerah-wakil kepala daerah terpilih ini akan dipimpin langsung Ketua MK, Suhartoyo bersama delapan Hakim Konstitusi lainnya.

"Dilaksanakan secara pleno di Ruang Sidang Gedung I MK," kata Kabiro Humas dan Protokol MK, Pan Mohammad Faiz dalam keterangan dikutip, Minggu  (23/2/2025).

Adapun, gugatan PHPU Kepala Daerah sebelumnya diregister oleh MK sebanyak 310 gugatan namun hanya 40 perkara yang dilanjutkan untuk sidang pembuktian.

Baca Juga

Tak Memenuhi Syarat Formil, MK Tolak Gugatan Cabup Kutai Kartanegara Awang Yacoub- Akhmad Zais 

Tiga di antaranya PHPU Pilkada Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam UIu. Saat persidangan pembuktian, MK membagi ke dalam III panel. Panel I dipimpin oleh Suhartoyo (Ketua Panel), bersama Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, memeriksa 15 perkara.

Sementara, Panel II yang dipimpin oleh Saldi Isra (Ketua Panel), bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, memeriksa 13 perkara lanjutan. 

Terakhir Panel III yang dipimpin oleh Arief Hidayat (Ketua Panel), bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih, memeriksa 12 perkara lanjutan.

Baca Juga

Sidang Sengketa Pilkada Kukar, KPU Tegaskan Pencalonan Kandidat Sesuai Aturan

Sesuai jadwal, sidang putusan sengketa Pilkada Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu akan digelar Senin besok bersama 37 perkara lainnya. Berikut daftar lengkapnya.

1. Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Kabupaten Mahakam Ulu

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada Kaltim Hari Ini

3. Kabupaten Berau

4. Kota Banjarbaru

5. Kota Sabang

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Hapus Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Presiden

6. Kota Palopo

7. Kabupaten Pasaman

8. Kabupaten Buton Tengah

9. Kabupaten Pesawaran

10. Kabupaten Empat Lawang

11. Kabupaten Barito Utara

12. Kabupaten Magetan

13. Kabupaten Mandailing Natal

14. Kabupaten Pasaman Barat

15. Kabupaten Aceh Timur

16. Kabupaten Kepulauan Talaud

17. Kabupaten Gorontalo Utara

18. Kabupaten Bengkulu Selatan

19. Kabupaten Serang

20. Kabupaten Siak

21. Kabupaten Parigi Moutong

22. Papua

23. Kabupaten Halmahera Utara

24. Kabupaten Lamandau

25. Kabupaten Bangka Barat

26. Kabupaten Belu

27. Kabupaten Tasikmalaya

28. Kabupaten Banggai

29. Kabupaten Bungo

30. Kabupaten Buru

31. Kabupaten Pamekasan

32. Kepulauan Bangka Belitung

33. Papua Pegunungan

34. Kabupaten Jeneponto

35. Kabupaten Boven Digoel

36. Kabupaten Pulau Taliabu

37. Kabupaten Mimika

38. Kabupaten Jayapura

39. Kabupaten Puncak

40. Kabupaten Puncak Jaya

Editor : Abriandi