Dana Desa Rp500 Juta Diduga Raib, Camat Muara Kaman: Hak Warga Sempat Tertunda
TENGGARONG, iNewsKutai.id – Dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat di Kutai Kartanegara. Kali ini, sorotan mengarah ke Desa Lebaho Ulaq, Kecamatan Muara Kaman, Setelah muncul informasi adanya penggunaan dana desa yang diduga tidak sesuai peruntukan dengan nilai mencapai setengah miliar rupiah.
Ironisnya, dugaan tersebut menyeret oknum dari internal Pemerintah Desa sendiri.
Kasus ini mencuat setelah unggahan di media sosial Facebook yang menyebut adanya penyimpangan keuangan desa dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turun tangan. Informasi itu rupanya bukan sekadar kabar liar.
Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, mengungkapkan pihak kecamatan telah melakukan verifikasi lapangan dan menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahun anggaran 2025 hingga 2026.
“Kami sudah melakukan pengecekan sekitar dua minggu lalu. Dari hasil verifikasi memang ditemukan indikasi penyimpangan,” kata Nadi saat dikonfirmasi, Rabu, 24 Juni 2026.
Menurut dia, nilai dugaan penyimpangan berdasarkan perhitungan awal berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta. Angka itu memang belum melalui audit resmi, namun cukup untuk memicu alarm pengawasan.
“Hitungan sementara kami sekitar Rp400 sampai Rp500 juta,” ujarnya.
Dampaknya tidak kecil. Sejumlah hak masyarakat yang seharusnya dibayarkan dari APBDes sempat tertahan. Honor tenaga kesehatan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat hingga dana operasional RT mengalami keterlambatan pembayaran.
“Ada yang tertunda sekitar satu bulan,” kata Nadi.
Kecamatan saat ini masih memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga terlibat untuk mengembalikan dana tersebut. Tenggat waktu sekitar 14 hari diberikan sebagai langkah penyelesaian administratif sebelum persoalan berkembang ke ranah yang lebih serius.
Sejumlah aset milik pihak terkait bahkan telah diamankan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan desa.
“Kami fokus mengembalikan dana itu terlebih dahulu agar hak-hak masyarakat yang tertunda bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Meski demikian, peluang proses hukum belum tertutup. Jika pengembalian dana tidak dilakukan atau ditemukan unsur pelanggaran yang lebih dalam, kasus ini berpotensi berlanjut ke aparat penegak hukum.
Kasus Lebaho Ulaq menjadi pengingat bahwa dana desa yang digelontorkan negara untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap menyimpan celah penyimpangan jika pengawasan tidak berjalan efektif. Sementara warga menunggu hak mereka dipenuhi, pertanyaan yang mengemuka adalah: ke mana sebenarnya aliran ratusan juta rupiah dana desa itu bermuara?
Editor: Dzulfikar