Kukar Buka Peluang Lahan Eks Tambang untuk Pemberdayaan 1.300 Warga Binaan Lapas Tenggarong

TENGGARONG, iNewsKutai.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjajaki pemanfaatan lahan eks tambang untuk mendukung kegiatan usaha produktif warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong. Inisiatif ini diarahkan untuk memperluas program pembinaan sekaligus membuka peluang pemasaran hasil produksi pangan.

Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyampaikan peluang tersebut saat menghadiri kegiatan pemberdayaan melalui program Simpul Berdaya dan Kampung Pemasyarakatan Pas Tarung di Lapas Tenggarong, Mangkuraja, Senin sore, pukul 17.00 Wita.

Baca Juga

Aulia Rahman Basri: AI Boleh Canggih, Guru Tetap Menentukan Arah Pendidikan

Aulia mengatakan, pemerintah daerah akan melihat kemungkinan dukungan melalui organisasi perangkat daerah terkait. Salah satu opsi yang dapat dijajaki adalah pemanfaatan lahan eks tambang yang nantinya diserahkan kembali kepada negara, dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

“Jumlah warga binaan di Lapas Tenggarong mencapai 1.300 orang. Tentunya, jumlah tersebut membutuhkan area yang cukup luas untuk mendukung proses pemberdayaan,” kata Aulia.

Menurut dia, lahan produktif dapat memperbesar ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan usaha lainnya. Namun, penyediaan lahan tersebut masih memerlukan proses lebih lanjut, termasuk kepastian status dan kesesuaian pemanfaatannya.

Baca Juga

Kukar Target Tiga Besar Porprov Korpri Kaltim 2026, Atlet ASN Jalani Latihan Intensif

Kepala Lapas Kelas IIA Tenggarong, I Wayan Nurasta Wibawa, menyambut peluang tersebut. Ia berharap penambahan lahan dapat memperluas keterlibatan warga binaan yang memenuhi persyaratan program pembinaan dan reintegrasi sosial.

Saat ini, kegiatan produksi pangan di lingkungan lapas telah berjalan. Sayuran yang ditanam warga binaan dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur, sedangkan telur dan tempe dipasarkan melalui kerja sama dengan vendor.

Pola tersebut memungkinkan hasil kegiatan pembinaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menciptakan perputaran ekonomi di lingkungan lapas. Warga binaan yang terlibat juga berkesempatan memperoleh premi atau imbalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga

Subsidi Energi 2027 Menyusut, Aulia Siapkan Benteng Daya Beli Warga Kukar

Namun, perluasan produksi membutuhkan kepastian pasar. Tanpa penyerapan yang berkelanjutan, penambahan lahan berisiko tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal.

Aulia menyebut pemerintah daerah membuka peluang menghubungkan hasil produksi warga binaan dengan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kukar.

“Kita bisa menghubungkan produksi telur dan hasil pertanian dengan dapur-dapur SPPG yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Baca Juga

Di Tengah Riuh Belimbur, Aulia Rahman Basri Menyaksikan Erau Kembali ke Rakyat

Peluang tersebut tetap memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan, standar kualitas, kapasitas pasokan, serta mekanisme pengadaan masing-masing SPPG. Pasar masyarakat sekitar juga dapat dikembangkan sebagai saluran penjualan tambahan.

Di sisi lain, pengembangan kegiatan produktif tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pemasyarakatan, yakni pembinaan dan persiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.

Wayan menegaskan, peserta program harus melalui asesmen dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan usaha tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menjadi sarana membangun keterampilan, kedisiplinan, dan perubahan perilaku.

Baca Juga

Erau 2026 di Tengah Kekeringan, Bupati Kukar Siapkan Skenario Darurat Listrik dan Air

Tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan lintas sektor berjalan konkret. Pemerintah daerah perlu menindaklanjuti peluang pemanfaatan lahan melalui proses yang sah, sementara pengelola lapas perlu memperkuat kapasitas produksi dan kemitraan pasar.

Jika berjalan berkelanjutan, model pemberdayaan tersebut berpotensi menghubungkan pembinaan pemasyarakatan dengan kegiatan ekonomi produktif. Namun, hasil akhirnya akan ditentukan oleh kepastian lahan, kelayakan usaha, penyerapan produk, serta manfaat yang benar-benar diterima warga binaan.

Bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, keterampilan dan pengalaman kerja dapat menjadi bekal untuk memulai kehidupan baru. Bagi pemerintah, tantangannya adalah memastikan kesempatan itu tidak berhenti sebagai wacana, tetapi berkembang menjadi program yang terukur dan berkelanjutan.

Editor: Dzulfikar