JAKARTA, iNewsKutai.id - Pengurus Pusat Muhammadiyah melarang keras kampanye politik di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah. Alasannya, kegiatan politik bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus.
Larangan tegas itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia menyatakan, Muhammadiyah tidak akan memberikan izin lembaga pendidikannya digunakan untuk kampanye politik.
PP Muhammadiyah tidak ingin ada tarik menarik kepentingan politik antarmasing-masing kandidat di perguruan tinggi milik mereka.
"Meski diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati. Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus," tegas Abdul, Selasa (29/8/2023).
Larangan tersebut tersebut terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan.
"Memperbolehkan kampus untuk kampanye akan berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik di kampus. Akan ada tarik menarik kepentingan politik yang semakin kuat di kampus," ujarnya.
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengabulkan gugatan larangan kampanye politik di tempat ibadah dan fasilitas pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Perkara 65/PUU-XXI/2023 itu diketahui digugat oleh Handrey Mantiri dan Ong Yenni. Handrey Mantiri (Pemohon I) adalah warga negara sekaligus merangkap sebagai pemilih. Sedangkan Ong Yenni (Pemohon II) adalah warga negara yang menjadi calon anggota legislatif dari PDIP.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
