SAMARINDA, iNewsKutai.id - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengimbau pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal kepada pekerjanya.
Akmal mengatakan, pemberian THR merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. THR merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan dan harus dibayarkan secara penuh.
Meski secara aturan dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran, namun Akmal yang juga Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu berharap bisa dilakukan lebih cepat sehingga pekerja bisa memenuhi kebutuhan hari raya.
"Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini wajib diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya selambat-lambatnya 7 hari. Tapi lebih baik jika lebih cepat,"kata Akmal dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Sabtu (23/3/2024).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi menjelaskan sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 Lebaran dan dibayarkan penuh.
Edaran yang diterima pada 15 Maret 2024 meminta gubernur beserta jajarannya dapat mengupayakan agar perusahaan di daerah masing-masing membayar THR keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Untuk itu, pihaknya akan terus mengawasi pemberian THR keagamaan dengan membuka posko pengaduan THR. Posko ini bisa dimanfaatkan pekerja jika menemukan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam pembayaran THR.
"Kita konsolidasi dengan kabupaten kota untuk memastikan perusahan sudah melakukan pembayaran THR kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum lebaran, secara penuh dan tidak dicicil," pungkasnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
