JAKARTA, iNewsKutai.id - Ketahanan energi nasional hanya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) 21 hari. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan dana PT Pertamina selaku badan usaha milik negara (BUMN) migas.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, cadangan yang ada di Pertamina saat ini sudah cukup aman untuk pasokan energi 21 hari.
Adapun ketahanan energi yang dimaksud, meliputi produk avtur, biosolar, dexlite, fame, ido, lero, MFO 180, MFO 380, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, premium, hingga solar.
"Yang di Pertamina adalah cadangan operasi dan menurut kami dengan sistem distribusi yang ada, cadangan 21 hari sudah cukup," ujar Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI, dikutip Kamis (7/4/2022).
Nicke menyatakan, Pertamina tidak sanggup memenuhi stok energi nasional menjadi 30 hari dari sebelumnya 21 hari karena terkendala anggaran. Untuk menaikkan stok menjadi 30 hari, perseroan harus menambah dana sebesar 3 miliar dolar AS.
Semenatara untuk pemenuhan stok energi nasional selama 21 hari saja sudah menelan anggaran sebesar 6,7 miliar dolar AS atau setara Rp96,2 triliun. Angka tersebut berdasarkan harga pasar saat ini.
Karena itu, Nicke menegaskan, BUMN migas tersebut tidak sanggup menyediakan dana tambahan sebesar 3 miliar dolar AS.
"Kalau kami sekarang 21 hari saja dengan harga sekarang ini (pasar), bebannya senilai 6,7 miliar dolar AS untuk me-maintain cadangan 21 hari operasi Pertamina dan itu harus ideal 6,7 miliar dolar AS. Jadi kalau ini harus ditambahkan lagi dihitung saja ke 30 hari, nambah 3 miliar dolar AS, kami enggak sanggup," jelasnya.
Di lain sisi, dia mencatat produsen migas yang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya Pertamina. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur soal strategic fuel reserve. Dia pun meminta Komisi VII menjadikan hal ini sebagai agenda legislatif.
"Kalau berbicara mengenai badan usaha yang menjual BBM bukan hanya Pertamina saja. Jadi kalau bicara strategic fuel reserve, ini memang dikelola oleh negara yang harus menjadi agenda komisi VII," pungkasnya.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
