TENGGARONG, InewsKutai.id — Polemik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Pondok Pesantren di Kutai Kartanegara (Kukar) kian memanas. Setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar mengancam memboikot kebijakan pemerintah daerah jika Raperda itu tak segera disahkan, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri akhirnya angkat suara.
Aulia menepis tudingan bahwa pemerintah daerah tidak berpihak pada pesantren. Ia menyebut selama ini Pemkab Kukar justru aktif membangun komunikasi dan memberikan dukungan kepada pondok pesantren maupun organisasi keagamaan di daerah.
“Saya mau tanya sekarang, siapa yang lebih sering mengikuti safari subuh bersama NU, Muhammadiyah, LDII, dan organisasi keagamaan lainnya? Fakta di lapangan bisa dilihat langsung,” ujar Aulia, Selasa (12/5/2026).
Menurut dia, anggapan bahwa pemerintah daerah tidak mendukung pesantren hanya membangun opini yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Semua orang boleh berteori dan berpendapat, tapi kita lihat faktanya,” katanya.
Aulia kemudian membeberkan sejumlah program yang diklaim telah menyentuh langsung kebutuhan santri dan lembaga pesantren di Kukar. Salah satunya bantuan biaya hidup bagi 2.662 santri sebesar Rp250 ribu per bulan.
“Menurut hemat saya, tudingan bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung pesantren itu tidak masuk akal,” ucapnya.
Ia juga mengaku heran dengan munculnya tudingan tersebut. Menurut Aulia, persoalan Raperda pesantren tidak seharusnya digiring menjadi polemik politik yang berlebihan.
“Kalau mau mencari sensasi, jangan membawa persoalan pesantren dan agama menjadi polemik,” tegasnya.
Setelah menerima penjelasan dari Kabag Kesra dan Sekretaris Daerah terkait substansi Raperda itu, Aulia justru menilai regulasi tersebut memiliki tujuan yang baik bagi pengembangan pesantren di Kukar.
“Program ini justru bagus untuk pesantren. Jadi sebenarnya tidak perlu dijadikan masalah besar,” ujarnya.
Aulia meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas daerah dan tidak memperkeruh suasana dengan polemik yang dinilai belum memiliki persoalan mendasar.
“Tujuan kita sekarang menjaga kondusivitas daerah. Jangan hanya karena ingin mencari sensasi tertentu lalu membuat kegaduhan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia berharap energi para pihak lebih diarahkan untuk pembangunan daerah ketimbang memperbesar persoalan yang menurutnya masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama.
“Gunakan energi untuk benar-benar membangun daerah, bukan membesar-besarkan persoalan kecil yang belum jelas ujung pangkalnya lalu terus digoreng menjadi polemik. Belanda masih jauh,” pungkasnya.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
