TENGGARONG, iNewsKutai - Halaman Kantor DPRD Kutai Kartanegara, Senin (4/5/2026), berubah menjadi ruang tekanan publik. Aksi unjuk rasa yang digelar aliansi tiga organisasi kedaerahan berlangsung tegang, bahkan sempat memanas saat Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, tiba di lokasi.
Aliansi yang terdiri dari Remaong Kutai Berjaya, Remaong Kutai Menamang, dan Bubuhan Banjar Kayu Baimbai datang membawa tuntutan keras. Mereka mengepung halaman kantor dewan, menyuarakan kekecewaan secara terbuka, hingga memicu adu argumen dengan pihak di dalam gedung.
Ketegangan muncul ketika massa mulai mempertanyakan sikap dan sejumlah pernyataan pimpinan DPRD yang dinilai melampaui batas. Sorotan utama diarahkan pada penertiban di kawasan Tahura Bukit Soeharto yang dianggap berpotensi menggusur masyarakat tanpa solusi jelas.
Tak berhenti di situ, penggunaan aula DPRD untuk kegiatan organisasi luar yang disebut belum mengantongi izin resmi turut dipersoalkan. Massa menilai hal tersebut mencederai netralitas lembaga dan berpotensi memicu konflik sosial.
Aliansi juga mengecam narasi yang dinilai menyudutkan organisasi masyarakat terkait dugaan pungutan liar tanpa dasar yang jelas. Menurut mereka, pernyataan tersebut berisiko memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Isu lain yang disorot mencakup transparansi pengelolaan APBD 2026 hingga pernyataan terkait penggunaan masjid sebagai tempat menginap dalam konteks efisiensi anggaran, yang dinilai menyinggung nilai keagamaan.
Puncaknya, massa secara terbuka mendesak Ahmad Yani untuk mundur dari jabatannya.
“Tuntutan kami jelas. Ini bukan sekadar kritik, tapi peringatan serius. Jika tidak direspons, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” ujar Habby Nurlan Arafat.
Di tengah tekanan itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Ia menyebut persoalan ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dewan Pimpinan Pusat partai.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kutai Kartanegara. Ini menjadi evaluasi bagi kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, memastikan seluruh aspirasi telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Semua tuntutan sudah kami dengarkan. DPRD akan menyampaikan kepada pihak terkait,” ujarnya.
Aksi yang sempat memanas itu akhirnya mereda. Namun, aliansi menegaskan belum akan berhenti. Mereka berjanji terus mengawal tuntutan, termasuk desakan agar pimpinan DPRD bertanggung jawab atas polemik yang berkembang.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
