TENGGARONG, iNewsKutai.id – Pemerintahs Kabupaten Kutai Kartanegara mulai menghitung dampak yang mungkin muncul setelah pemerintah pusat memangkas anggaran subsidi energi untuk 2027. Inflasi, harga kebutuhan pokok, hingga daya beli masyarakat menjadi titik yang akan dijaga pemerintah daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kebijakan subsidi energi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Daerah, menurut dia, harus memastikan perubahan kebijakan tersebut tidak menjalar menjadi tekanan ekonomi bagi masyarakat.
“Kewenangannya memang berada di pemerintah pusat. Tugas kami di daerah adalah menjaga agar perubahan kebijakan ini tidak memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat,” kata Aulia, Rabu, 30 September 2026.
Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi energi 2027 sebesar Rp261,5 triliun, turun sekitar Rp11,44 triliun dari rancangan sebelumnya Rp272,94 triliun. Penurunan terutama terjadi pada alokasi subsidi BBM dan LPG 3 kilogram.
Bagi Kukar, Aulia mengatakan perhatian pertama berada pada inflasi. Pemerintah daerah ingin memastikan perubahan kebijakan energi tidak memicu kenaikan harga yang kemudian membebani pengeluaran rumah tangga.
“Yang harus kami jaga adalah inflasi. Jangan sampai muncul lonjakan harga yang akhirnya menambah beban masyarakat,” ujarnya.
Daya beli menjadi perhatian berikutnya. Menurut Aulia, masyarakat harus tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok sekalipun terjadi perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
“Daya beli harus tetap terjaga. Kebutuhan dasar masyarakat harus bisa terpenuhi dengan baik,” kata dia.
Jangan Sampai Menambah Kemiskinan
Aulia mengatakan persoalannya tidak berhenti pada harga barang. Pemerintah daerah juga harus menjaga pendapatan masyarakat agar tekanan ekonomi tidak berujung pada bertambahnya angka kemiskinan.
“Yang tidak kalah penting adalah menjaga pendapatan masyarakat. Jangan sampai kebijakan di tingkat pusat kemudian berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kukar,” ujarnya.
Di tingkat nasional, pemerintah juga tengah memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada September mengatakan aturan distribusi Pertalite dan Biosolar tengah diformulasikan.
Aulia berharap pengurangan anggaran pada satu pos tidak sekadar berakhir sebagai penghematan. Dana tersebut, menurut dia, semestinya dialihkan ke kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau pembiayaan di satu sisi dikurangi, tentu yang perlu dilihat adalah ke mana anggaran itu kemudian diarahkan,” kata Aulia.
Ia berharap ruang fiskal tersebut mengalir ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan menopang kesejahteraan.
“Harapannya dialihkan ke sektor produktif sehingga bisa menjadi daya dorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Pemkab Kukar, tantangannya kini bukan menentukan kebijakan subsidi, karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat, melainkan menjaga agar perubahan kebijakan nasional tidak menggerus kemampuan warga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Editor : Dzulfikar
Artikel Terkait
