Keterlaluan, Presiden dan Eks Presiden ACT Diduga Tilep Dana Korban Kecelakaan Lion Air JT 610

JAKARTA, iNewsKutai.id - Fakta baru kembali terungkap dalam dugaan penyelewengan dana oleh lembaga filantrofi Aksi Cepat Tanggap (ATC). Presiden ACT Ibnu Khajar dan eks Presiden Ahyudin diduga menilep dana korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT-610 untuk kepentingan pribadi.

Sekadar diketahui, setiap ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air Boeing JT-610 pada 18 Oktober 2018 lalu mendapatkan dana sosial sebesar USD144.500 atau setara dengan Rp2.066.350.000. 

Baca Juga

Fantastis, Dana Santunan Kecelakaan Lion Air yang Digelapkan Petinggi ACT Ternyata Rp107 Miliar

Uang tersebut tidak dapat dikelola langsung melainkan harus menggunakan lembaga/yayasan dalam hal ini Yayasan ACT. Dana sosial itu berasal dari pihak Boeing selaku produsen pesawat Boeing 737-MAX 8.

"Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial/CSR dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Sabtu (9/7/2022).

Kedua orang pengurus yayasan ACT tersebut tidak pernah mengikutsertakan pihak ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial/CSR. 

Baca Juga

Kelola Santunan Kecelakaan Lion Air Rp138 Miliar dari Boeing, Segini Dana yang Ditilep Petinggi ACT

"Tidak pernah memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial/CSR yang mereka dapatkan dari pihak Boeing serta pengunaan dana sosial/CSR tersebut yang merupakan tanggung jawabnya," kata Ramadhan. 

Meskipun begitu, Ramadhan menjelaskan bahwa kasus ini masih masuk dalam tahap penyelidikan. Sehingga, kepolisian belum menetapkan tersangka pada perkara tersebut. 

Penyidik Bareskrim Polri sendiri menyelidiki dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. 

Editor : Abriandi