Menyerah Benahi Jakarta, Pemerintah Pilih Bangun IKN Nusantara

JAKARTA, iNewsKutai.id - Keputusan pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lepas dari kondisi DKI Jakarta. Pembenahan DKI dinilai lebih mahal dibandingkan memindahkan ibu kota ke Sepaku, Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan anggaran pembangunan IKN Nusantara ditaksir Rp600 triliun. Namun, biaya untuk membenahi Jakarta jauh lebih besar dan dianggap tidak ekonomis.

Baca Juga

Fantastis, Gaji Kepala Otorita IKN Nusantara Rp172 Juta per Bulan, Dana Operasional Rp178 Juta

"Dari jumlah anggaran tersebut, sekitar 20 atau Rp120 triliun didanai oleh APBN. Lebih murah dibanding membenahi Jakarta," ujar Basuki, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (17/3/2023). 

Selain faktor mahalnya biaya membenahi Jakarta, Basuki menyebut jika pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dikarenakan tekanan penduduk yang sangat besar dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Pulau Jawa.

Menurutnya, daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangat terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. 

Baca Juga

Rayu Investor Masuk IKN Nusantara, Badan Otorita Siapkan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

"Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujar Basuki.

Dia mengungkapkan, mengusung konsep Future Smart Forest City, IKN Nusantara dibangun di areal seluas 256.000 ha. Tahap awal 2022-2024, ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.  

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN). 

Baca Juga

Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Terkendala Pembebasan Lahan Milik Warga Sepaku

"Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik,  Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20 persen dengan total sekitar 50 proyek konstruksi," tutur Menteri Basuki. 

Editor : Abriandi