Pj Gubernur Kaltim Imbau Masyarakat Gunakan Hak Pilih Pemilu 2024, Akmal Malik: Jangan Golput!

SAMARINDA, iNewsKutai.id - Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengimbau seluruh masyarakat menggunakan hak pilih di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Alasannya, suara rakyat sangat menentukan kebijakan pembangunan bangsa kedepan.

Imbauan itu disampaikan Akmal Malik saat meninjau Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) di Jalan Poros Tikah RT 14 Nomor 5, Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, Mahulu. 

Baca Juga

Sempat Membantah, KPU Akhirnya Akui Sirekap Pakai Server Alibaba

"Mendekati Pemilu 2024 tolong jaga ketertiban dan kemanan. Salurkan hak pilih, jangan ada yang golput!" kata Akmal Malik dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Minggu (28/1/2023).

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik meninjau Gudang Logistik KPU Kabupaten Mahakam Ulu. (foto: diskominfo kaltim)

Baca Juga

Heboh Perolehan Suara PSI Melonjak Signifikan, Lembaga Survei Bingung Beda dengan Quick Count

Dia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk membersamai kondisi politik dengan bijaksana dan mengawal gelaran Pemilu serentak secara damai. 

Menurutnya, tensi politik yang meninggi jelang hari pemilihan maupun perbedaan pilihan setiap orang, tidak boleh memecah persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

Akmal pun menjamin Pemprov Kaltim berkomitmen menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemprov siap membantu memfasilitasi kebutuhan KPU kabupaten/kota demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024. 

Baca Juga

Uhuyyy, Komeng sudah Raih Lebih dari 1 Juta Suara di Jawa Barat

"Kami akan membantu sesuai kebutuhan KPU kabupaten/kota. Seperti Mahulu ini, katanya butuh tambahan mobil untuk distribusi logistik ke kecamatan, karena mobil mereka hanya satu. Ya, tentu akan kami bantu pinjamkan," ujar Akmal. 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri ini juga berpesan agar KPU dan pemerintah kabupaten/kota menjalin koordinasi yang intensif jelang hari pelaksanaan Pemilihan Umum. Agar dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. 

"KPU dan Pemkab harus diintesifkan.  Pemerintah harus membantu memastikan dukungan logistik untuk pemilu tersedia dengan baik," pungkasnya. 

Editor : Abriandi