Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Jalan di Tempat, Pj Gubernur Kaltim Lapor Presiden Jokowi

SANGATTA, iNewsKutai.id - Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) jalan di tempat. Sejak diresmikan pada April 2019, minat investasi di kawasan tersebut sangat rendah.

Hal tersebut terungkap saat Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan peninjauan ke KEK MBTK di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur. Akmal mengecek kondisi Pelabuhan Maloy dan Instalasi Pengolahan Air.

Dia mengungkapkan, ada sejumlah kendala sehingga pergerakan KEK MBTK tidak maksimal. Mulai dari persoalan kelembagaan, insfratruktur yang kurang memadai dan rendahnya minat investor.

Total investasi yang masuk KEK MBTK hingga 2023 baru sekitar Rp100 miliar. Padahal investasi di kawasan ekonomi khusus lainnya sudah mencapai triliunan rupiah.

Imbasnya, pemerintah pusat mengancam akan mencabut status kawasan ekonomi khusus untuk Maloy bila Kaltim tidak mampu memenuhi berbagai persyaratan. 

Sebagai contoh, beberapa insfratruktur yang masih kerap dipertanyakan para calon investor adalah terkait  IPAL dan pengelolaan sampah. 

“Saya minta MBTK memberi laporan jelas dulu. Nanti saya akan ke Kementerian KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita di-deadline sampai Juni. Kita akan dievaluasi. Kalau tidak KEK bisa bubar," kata Akmal dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Jumat (2/2/2024).

Akmal berharap semua kekurangan persyaratan KEK MBTK bisa selesai dalam waktu kurang dari satu tahun. “Makanya kita harus selesaikan dalam waktu kurang dari lima bulan. Mudahan bukan karena hal nonteknis,” tegasnya.

Editor : Abriandi