Ketua RT Diduga Pakai Motor Dinas Kampanyekan Petahana, Pj Gubernur Minta Bawaslu Bertindak

BONTANG, iNewsKutai.id - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperketat pengawasan pelanggaran Pikada Serentak 2024.

Muncul dugaan, fasilitas yang dibeli maupun dibiayai APBD digunakan untuk mengampanyekan pasangan calon. Salah satunya adalah motor dinas yang digunakan ketua RT di Kaltim.

Baca Juga

Isran Noor-Hadi Mulyadi Gugat Hasil Pilkada Kaltim ke MK, Tunjuk Refly Harun Jadi Kuasa Hukum

"Saya minta Bawaslu lebih cermat lagi mengawasi. Jangan sampai uang APBD digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon," tegas Akmal Malik dalam kunjungan ke Bawaslu Kota Bontang, Selasa (19/11/2024).

Dia menegaskan, motor dinas yang dibagikan kepada ketua RT tidak boleh digunakan untuk kampanye karena dibeli menggunakan APBD. 

"Ini sensitif, makanya saya minta Bawaslu lebih cermat lagi mengawasi," ujarnya dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Rabu (20/11/2024).

Baca Juga

KPU Kaltim Gelar Rekapitulasi Suara Tingkat Provinsi, Pasangan Rudy-Seno Unggul

Menurutnya, banyak program pemerintah kabupaten,kota yang memberikan fasilitas kendaraan roda dua untuk para ketua RT. Semangatnya untuk membantu aktivitas  ketua RT dalam tugas-tugas pelayanan warganya. 

"Motor itu dibeli menggunakan uang negara atau APBD, sehingga sangat tidak tepat jika kemudian digunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada," katanya.

Editor: Abriandi