Kepuasan Publik Pemkab Kukar 64 Persen, Aulia Sentil Pejabat yang Minim Komunikasi

TENGGARONG, iNewsKutai.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi pekerjaan rumah dalam membangun kepercayaan publik. Hasil survei terakhir menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah berada di angka 64 persen. Salah satu persoalan yang disoroti Bupati Kukar Aulia Rahman Basri adalah lemahnya komunikasi aparatur dalam menjelaskan kebijakan dan kendala pembangunan kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikan Aulia saat melantik 35 pejabat di lingkungan Pemkab Kukar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026) sore.

Baca Juga

Pernikahan Anak Masih Jadi Perhatian, DP3A Kukar Libatkan Psikolog dalam Pendampingan

Sebanyak 35 pejabat yang dilantik terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas.

Dalam arahannya, Aulia meminta pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas administratif dan merealisasikan program kerja. Mereka juga dituntut membangun komunikasi yang lebih terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah daerah.

Angka kepuasan publik sebesar 64 persen, menurut Aulia, perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia mengatakan masyarakat pada dasarnya memahami adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah program dalam visi Kukar Idaman Terbaik.

Baca Juga

Sungai Kewenangan BWS, PU Kukar Turun Tangan demi Menjaga Aliran Air Pertanian

Namun, pemahaman tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah terbebas dari tuntutan untuk memberikan penjelasan kepada publik.

“Masyarakat memahami bahwa hari ini terdapat keterbatasan pembiayaan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan visi-misi tersebut,” kata Aulia.

Persoalan yang ditemukan, lanjut dia, justru terletak pada kurangnya komunikasi aparatur dalam menyampaikan kendala tersebut. Pemerintah dinilai belum cukup hadir untuk menjelaskan alasan sejumlah program belum dapat direalisasikan sesuai harapan.

Baca Juga

Biaya Operasional Lima Pasar di Kukar Rp6 Miliar, Brida Ingatkan Retribusi Tak Bebani Pedagang

“Akan tetapi, yang digarisbawahi oleh masyarakat adalah aparatur pemerintah tidak menampakkan diri, tidak melakukan komunikasi yang baik terkait dengan kendala-kendala yang kita alami,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam pelantikan kali ini. Bagi Aulia, kinerja pemerintah tidak cukup diukur dari program yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun besaran anggaran yang terserap. Masyarakat juga perlu mengetahui proses, capaian, serta hambatan yang dihadapi pemerintah.

Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membangun pola komunikasi publik yang berbasis data. Informasi yang disampaikan harus sesuai kondisi sebenarnya, bukan sekadar narasi untuk membangun citra pemerintah.

Baca Juga

Kukar Siapkan MTQH Kaltim, 1.516 Kafilah Diperkirakan Hadir dan Gerakkan Ekonomi Lokal

Aulia juga menyinggung pentingnya government branding atau citra pemerintah daerah. Menurut dia, citra tersebut terbentuk dari berbagai aspek, mulai dari kebijakan, keterbukaan informasi, hingga perilaku aparatur ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks itu, hubungan pemerintah dengan media massa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ia meminta para pejabat tidak menghindari wartawan, terutama ketika terdapat persoalan yang membutuhkan penjelasan pemerintah.

“Harus media friendly. Bapak-Ibu hari ini bukan zamannya lagi untuk menghindari kawan-kawan wartawan. Bernarasi dengan baik. Narasi akan baik kalau kita punya data dengan baik,” tegasnya.

Baca Juga

Rendi Targetkan Waterpark Pulau Kumala Kembali Beroperasi saat Lebaran 2027

Aulia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi semakin penting karena masyarakat memiliki banyak saluran untuk mengawasi aktivitas pemerintah. Setiap tindakan aparatur dapat menjadi bagian dari penilaian publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Masyarakat hari ini melihat kita bagaikan sebuah akuarium. Semua nampak. Nah, apa yang bisa kita tutup-tutupi hari ini? Kita mau berkelit bagaimanapun, tidak bisa,” katanya.

Perhatian juga diarahkan kepada pejabat unit pelaksana teknis (UPT) dan aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Mereka diminta memastikan pelayanan berjalan baik karena pengalaman warga ketika berhadapan dengan petugas di lapangan turut membentuk persepsi terhadap pemerintah.

Aulia menegaskan, penilaian masyarakat terhadap kepemimpinannya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kepala daerah, tetapi juga oleh tindakan seluruh aparatur dalam menjalankan tugas.

Di luar persoalan komunikasi dan pelayanan, 35 pejabat yang baru dilantik juga dihadapkan pada agenda konsolidasi pemerintahan. Pemkab Kukar tengah memasuki tahap finalisasi penyusunan anggaran 2027 di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Aulia meminta para pejabat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penyusunan program harus mengacu pada tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah serta arah pembangunan dalam visi Kukar Idaman Terbaik.

Perencanaan anggaran, menurut dia, perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Keterbatasan pembiayaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelantikan 35 pejabat tersebut dengan demikian tidak hanya menjadi bagian dari penataan birokrasi, tetapi juga momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi hubungan dengan publik.

Aulia berharap aparatur mampu membuktikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah tetap dapat hadir melalui pelayanan yang baik, komunikasi terbuka, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sehingga masyarakat bisa menilai bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di tengah seluruh keterbatasannya, itu masih bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Dzulfikar