Menurut Iwan, meski baru tersedia 8.000 unit perumahan, namun hal tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan hunian ASN. Hanya saja, kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing atau dihuni lebih dari satu orang.
"Unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN terbatas. Jadi yang bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menampung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," katanya.
Dia menambahkan, Ditjen Perumahan baru saja melakukan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Sebanyak 31 tower untuk ASN, 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelijen Negara).
Total anggaran yang digelontorkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut mencapai Rp9,4 triliun. Ditargetkan, 12 rusun sudah bisa rampung pada Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
