JAKARTA, iNewsKutai.id - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terancam kekurangan rumah untuk hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke ibu kota baru tahun depan.
Saat ini, baru tersedia 8.000 unit hunian. Sementara, jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahap pertama mencapai 16.000 pegawai. Kekurangan jumlah hunian ini diharapkan dimanfaatkan pihak swasta untuk membangun perumahan.
"Jika mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ungkap Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023).
Menurut dia, kekurangan hunian bagi ASN ini menjadi peluang investasi swasta di sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para pegawai.
Saat ini, Kementerian PUPR tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha).
"Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan tapi biayanya belum dihitung. Ini yang kita kejar dengan skema KPBU," tutur dia.
Menurut Iwan, meski baru tersedia 8.000 unit perumahan, namun hal tersebut diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan hunian ASN. Hanya saja, kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing atau dihuni lebih dari satu orang.
"Unit yang dibangun oleh pemerintah menggunakan APBN terbatas. Jadi yang bangun tadi ada rumah dinas itu bisa menampung kurang lebih 8.000-an dengan sistem sharing sementara di tahap awal," katanya.
Dia menambahkan, Ditjen Perumahan baru saja melakukan penandatanganan kontrak untuk pembangunan hunian ASN di IKN sebanyak 47 tower. Sebanyak 31 tower untuk ASN, 9 tower untuk TNI, 4 tower untuk Polri, dan 3 Tower BIN (Badan Intelijen Negara).
Total anggaran yang digelontorkan untuk membangun 47 rusun ASN tersebut mencapai Rp9,4 triliun. Ditargetkan, 12 rusun sudah bisa rampung pada Juli 2024 mendatang dengan kondisi fully furnished.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
