SAMARINDA, iNewsKutai.id – Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan, Gubernur Isran Noor menargetkan jumlah warga miskin di Benua Etam turun hingga 2 persen.
Salah satu terobosan yang diharapkan menekan angka warga miskin adalah pembangunan rumah layak huni di 10 kabupaten/kota. Program yang dapat membantu warga pra sejahtera meningkatkan taraf hidupnya ini dijalankan bersama pihak swasta.
"Seharusnya kita bisa usahakan di Kaltim itu tidak ada lagi orang miskin. Caranya, semua pihak berpartisipasi dalam program yang membantun warga pra sejahtera," kata Isran Noor dalam keterangannya Selasa (5/9/2023).
Isran menjelaskan, untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov Kaltim tidak hanya membangun RLH namun juga memberikan bantuan keuangan sebesar Rp50 juta pada 841 desa.
Bankeu mulai disalurkan sejak 2021 hingga sekarang. Bantuan yang telah mencapai Rp 130,33 miliar ini dikhususkan untuk program peningkatan ekonomi masyarakat dan penanganan stunting.
"Kaltim kaya Sumber Daya Alam (SDA) seperti hutan, minyak, gas, batu bara, perikanan dan perkebunan. Itu adalah komoditi ekspor yang turut menopang devisa negara. Sudah seharusnya, masyarakat Kaltim merasakan manfaat dari kekayaan alamnya,"tegasnya.
Berdasarkan data, jumlah warga miskin di Kaltim dalam tiga tahun terakhir konsisten mengalami penururunan. Pada 2021 angka kemiskinan Kaltim sebesar 6,54 persen dan turun menjadi 6,31 persen pada 2022.
Sedangkan, hingga Maret 2023, angka kemiskinan di Kaltim tercatat sebesar 6,11 persen atau turun 0,33 poin terhadap September 2022. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 231,07 ribu orang atau menurun sebanyak 11,23 ribu orang dibandingkan periode September 2022.
Persentase penduduk miskin Kaltim tersebut di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 9,36 persen per Maret 2023. Ini menjadi Kaltim masuk dalam 18 provinsi dengan angka kemiskinannya di bawah nasional dan menempati posisi kedelapan dengan tingkat kemiskinan terendah.
Editor : Abriandi
Artikel Terkait
