Namun, kesepakatan mengenai aturan tersebut ternyata tidak diindahkan oleh para aplikator. Hal ini Pemprov Kaltim telah melayangkan sanksi administratif berupa teguran tertulis I dan II kepada penyedia aplikasi.
“Kewenangan daerah untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis I dan II telah kita lakukan. Kita akan bantu mempertemukan seluruh pihak sekaligus baik aplikator dan para driver, dan menegaskan kembali pada aplikator untuk patuh dan kooperatif,” tegas Imanudin.
Baca Juga:
Langkah tersebut ditanggapi positif oleh para pengemudi ojek online yang menyampaikan aspirasinya mengenai dugaan pelanggaran kesepakatan oleh aplikator.
Editor : Abriandi
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
Artikel Terkait
BERITA POPULER
+
News Update
